RI Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun, Harga Pupuk Turun 20 Persen

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

(Taufik Fajar)