Keracunan MBG, Sudaryono Minta Maaf dan Bakal Copot Kepala SPPG

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan para korban insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah dalam waktu belum ada sebulan menjabat.

BGN, katanya, berkomitmen menerapkan kebijakan tanpa toleransi dengan langsung menjatuhkan sanksi penangguhan (suspend) operasional dapur serta mencopot kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbukti lalai.

"Kami menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga di Jepara, Jogja, Jayapura, hingga Semarang, dan berkomitmen menerapkan zero tolerance dengan langsung men-suspend dapur yang bermasalah serta mencopot kepala dapurnya," ujar Sudaryono dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Sudaryono menekankan bahwa tim investigasi telah diterjunkan untuk meneliti penyebab kasus tersebut bersama Dinas Kesehatan setempat yang memeriksa sampel makanan. Seturut itu, dia menegaskan pencopotan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG/SPPI) atau Kepala Dapur yang bermasalah dilakukan sebagai bahan evaluasi mendalam.

Jika insiden keracunan tersebut terbukti berulang atau disebabkan kelalaian berat, hal itu akan menjadi catatan buruk yang berujung pada usulan pemecatan dari status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan BGN, atau tidak diperpanjang masa kontraknya.

Berdasarkan data BGN, penerima manfaat yang mengalami keracunan MBG paling banyak terjadi pada Oktober 2025 atau hanya berselang 10 bulan setelah pertama kali program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu digulirkan. Jumlah korban keracunan saat itu tembus 7.061 orang. 

Memasuki 2026, mereka yang keracunan MBG paling masif terjadi pada April, yakni 5.788 orang. Jumlah korban keracunan terus menyentuh ribuan orang sampai akhir Juli ini.

Kata Sudaryono, penataan tata kelola secara menyeluruh tengah dikebut melalui penyusunan berbagai regulasi teknis di lapangan. Hal tersebut mencakup standardisasi operasional dapur mulai dari kualifikasi koki hingga mekanisme pengawasan berbasis teknologi informasi.

"Kita butuh tata kelola yang andal dan prima, sehingga juknis-juklak, standar operasional prosedur (SOP) untuk koki, jam memasak, hingga sistem IT terus kami matangkan agar minggu depan sudah ada peningkatan signifikan," kata Sudaryono.

Untuk memuluskan target tersebut, BGN terus membuka diri terhadap masukan dari para pakar, ahli gizi, dan berbagai pihak luar. Berbagai perbaikan juknis, surat edaran, pola pengawasan logistik, hingga tata cara memasak kini terus diuji coba untuk memastikan makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah benar-benar higienis dan bergizi.

Sebagai bentuk pencegahan tambahan, pemeriksaan klinis bagi seluruh pekerja di lingkungan dapur kini wajib dilaksanakan secara rutin. Skrining ketat sebelum pergantian giliran kerja diterapkan guna memastikan tidak ada kontaminasi bakteri pada makanan yang disajikan.

"Secara khusus, BGN memerintahkan cek kesehatan gratis bagi pekerja dapur, dan setiap karyawan serta relawan wajib diperiksa suhunya maupun gejala sakitnya sebelum mulai bekerja agar yang sakit (tidak masuk dulu)," tutur Sudaryono.

(Taufik Fajar)