Pertalite Dibatasi, Ini Orang yang Dilarang Beli BBM Subsidi!

JAKARTA - Pembelian BBM subsidi jenis Pertalite akan dibatasi. Saat ini Pemerintah mematangkan mekanisme pembatasan Pertalite khusus untuk kelompok masyarakat mampu. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan langkah ini bertujuan agar alokasi kuota subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh konsumen kelas atas.

Purbaya mengatakan bahwa uji coba dan evaluasi sistem teknologi pemantauan milik PT Pertamina (Persero) saat ini menunjukkan kesiapan yang memadai. Lewat mekanisme tersebut, masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 9 dan 10 tidak lagi diperkenankan membeli Pertalite.

Berdasarkan penjelasan, desil 9 masuk dalam kelompok masyarakat mampu atau kaya dengan tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi secara relatif. Sementara desil 10 masuk dalam kelompok masyarakat sangat kaya atau elit (10% teratas) yang berada di posisi puncak piramida kesejahteraan.

"Nanti kan kita sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya menjelaskan, pembatasan Pertalite ini tidak secara otomatis memangkas total volume konsumsi BBM nasional secara mendadak. Namun, kebijakan ini akan mengalihkan beban skema belanja subsidi pada APBN, karena kelompok masyarakat mampu akan terdorong membeli BBM nonsubsidi sesuai dengan tingkat ekonominya.

"Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya seperti apa, yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan, mobil per mobil, atau desil per desil. Yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," jelas Purbaya.

Saat ditanya mengenai jadwal eksekusi di lapangan, Purbaya memberi sinyal bahwa regulasi dan sistem pembatasan Pertalite ini ditargetkan dapat diimplementasikan sebelum bergantinya tahun anggaran.

"Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya.