Menaker Targetkan Bangun 60 Balai Pelatihan Kerja di Berbagai Daerah

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah juga bakal menyiapkan program pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh, termasuk sertifikasi kompetensi. Perluasan fasilitas pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (14/10/2026). 

Menurut Yassierli, peningkatan akses pelatihan perlu diikuti dengan penyesuaian materi dan kompetensi yang diajarkan terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, pelatihan vokasi tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperbesar kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Kedua instrumen tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang diperlukan industri.

Yassierli menambahkan, pendekatan perekrutan tenaga kerja juga mulai menitikberatkan pada penguasaan keterampilan atau skill-first. Pendekatan ini menempatkan kompetensi sebagai salah satu pertimbangan utama perusahaan dalam menilai kesesuaian calon pekerja dengan posisi yang dibutuhkan.

"Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia," katanya.

Kemnaker menilai penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Kerja sama tersebut diperlukan agar keterampilan yang dikembangkan melalui program pelatihan lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Melalui pembangunan balai pelatihan dan perluasan program vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pengembangan kompetensi. Namun, efektivitas program tersebut juga akan ditentukan oleh kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan perusahaan serta peluang peserta untuk memasuki dunia kerja.

(Taufik Fajar)