Bidik Pertumbuhan 6 Persen pada 2027, Ini Tiga Strategi Kemenkeu

JAKARTA — Kementerian Keuangan mengandalkan kebijakan fiskal terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah akan mengoptimalkan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan memperkuat aktivitas dunia usaha.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, Rabu (21/10/2026).

Menurut Wahyu, Indonesia memiliki sejumlah modal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, antara lain inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit.

Pemerintah juga akan mempercepat belanja produktif dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Langkah ini diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Pendekatan pragmatis berfokus pada penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi melalui dukungan terhadap sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Pendekatan transformatif diarahkan pada penguatan investasi, industrialisasi, dan industri berorientasi ekspor. Sementara itu, pendekatan diplomatis bertujuan memperluas akses pasar, menarik investasi, serta membuka peluang perdagangan dan lapangan kerja di luar negeri.

Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Dengan target tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.

Belanja negara akan difokuskan pada sejumlah prioritas pembangunan, termasuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Perubahan suku bunga internasional, menurut dia, dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk mendorong realisasi investasi swasta. 

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendampingan serta insentif agar UMKM dapat masuk ke rantai pasok industri.

(Feby Novalius)