Program Satu Rekening Satu Orang, Suahasil Siapkan Anggaran Rp1,28 Triliun 

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara akan mengawal penyediaan alokasi anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk mendukung realisasi program satu rekening satu orang. 

Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas inklusi finansial agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses resmi terhadap berbagai produk lembaga jasa keuangan.

Penyediaan anggaran pembukaan rekening tersebut menjadi instrumen fiskal krusial dalam menjamin hak finansial dasar bagi seluruh warga negara. Suahasil memastikan dana yang disiapkan negara ini diarahkan langsung untuk memfasilitasi pembukaan tabungan awal masyarakat secara masif di perbankan.

"Anggaran Rp1,28 triliun untuk pembukaan rekening itu sudah disiapkan. Nanti kita pastikan bahwa semua rakyat Indonesia itu memiliki rekening sehingga dapat mengakses semua layanan keuangan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan," ujar Suahasil selepas forum Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di JIEXPO, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Program kepemilikan rekening perorangan tersebut diselaraskan dengan kesiapan kelembagaan di tingkat lokal yang kini telah terbentuk secara menyeluruh. Pemerintah mengandalkan peran aktif pemerintah daerah untuk mengeksekusi program di lapangan agar manfaatnya dirasakan langsung hingga pelosok.

Penguatan infrastruktur koordinasi di tingkat regional tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim khusus yang melekat pada struktur birokrasi daerah. Suahasil menggarisbawahi soal unit kerja daerah ini memegang fungsi strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal bagi warga setempat.

"Tim percepatan akses keuangan berkelanjutan di tingkat daerah sudah terbentuk di semua daerah dan berarti nanti akan bekerja karena bagian dari pemerintah daerah," kata Suahasil.

Aktivitas tim di level akar rumput ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pembukaan tabungan dasar di bank, melainkan membuka gerbang pemanfaatan sektor finansial yang lebih luas. Melalui pendampingan terpadu, masyarakat diproyeksikan mulai terbiasa menggunakan produk proteksi dan pembiayaan resmi untuk mendongkrak taraf ekonomi keluarga.

Pemerataan penetrasi produk finansial ini dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat perlindungan ekonomi masyarakat rentan. Suahasil menekankan bahwa muara dari integrasi kebijakan ini adalah terbukanya pintu pemanfaatan seluruh ekosistem industri keuangan nasional secara inklusif.

"Dia akan bekerja untuk memperkuat akses itu, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan sektor keuangan, baik perbankan, asuransi, atau layanan keuangan lain dari berbagai macam lembaga jasa keuangan Indonesia," kata Suahasil.