MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan mencabut seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Total lahan yang menjadi sasaran pencabutan mencapai 22.914,25 hektare. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, HGU PT MIB yang akan dicabut memiliki luas 4.000 hektare. Sementara itu, HGU PT RKA mencapai 11.558,11 hektare dan PT SKM memiliki dua bidang HGU dengan luas masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait perusahaan pemegang HGU yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, pencabutan HGU secara keseluruhan terhadap ketiga perusahaan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Selain pencabutan seluruh HGU, ATR/BPN juga menyiapkan langkah penertiban terhadap perusahaan lainnya. Dari total 11 korporasi yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang HGU tidak akan diperpanjang, pencabutan sebagian hak, hingga perusahaan yang belum akan diberikan HGU.
Secara terpisah, ATR/BPN menetapkan HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Hak perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020.
Kemudian, tiga perusahaan yakni PT ANI, PT BOS, dan PT AER yang belum memiliki HGU juga tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut maupun izin usaha perkebunan. ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.