Lindungi Kawasan Swasembada Pangan, Penanganan Karhutla di Kalteng Dipercepat
JAKARTA - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipercepat untuk melindungi kawasan penopang ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada pangan. Di Kalimantan Tengah, upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah sasaran swasembada pangan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah memiliki arti penting dalam menjaga kawasan penopang ketahanan pangan nasional. Antisipasi kebakaran perlu diperkuat agar dampaknya tidak mengganggu aktivitas dan produksi pangan. Hanif menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel bersama tim gabungan penanganan karhutla di Palangka Raya.
Menurut Hanif, salah satu prioritas penanganan karhutla di Kota Palangka Raya adalah kawasan di sekitar bandar udara. Pemerintah mengoptimalkan penanganan di wilayah tersebut melalui pendekatan zonasi berbasis lanskap yang diharapkan dapat diterapkan di daerah lain di Kalimantan Tengah.
“Kita optimalkan penanganan karhutla di ring satu atau di daerah yang berbatasan dengan bandara, dengan pendekatan model zonasi atau berbasis lanskap. Model ini diharapkan dapat dikembangkan di wilayah lain di Kalteng,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Hanif menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok pemadam dari kalangan sukarelawan dan masyarakat, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam APHI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Khusus di Palangka Raya, sebanyak 175 regu pemadam terlibat dalam penanganan karhutla. Seluruh regu tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dengan dukungan berbagai pihak, termasuk kalangan dunia usaha.
“Untuk Palangka Raya, ada 175 regu yang terlibat, yang dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk kalangan usaha dari APHI dan Gapki,” katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, regu-regu tersebut ditempatkan di sejumlah zona berdasarkan sebaran titik sumber air yang telah disiapkan, antara lain sumur bor. Pengaturan ini diharapkan dapat mempercepat mobilisasi regu pemadam sekaligus memperluas jangkauan penanganan di wilayah terdampak.
Hanif juga mengingatkan bahwa turunnya hujan di Palangka Raya belum sepenuhnya menghilangkan risiko karhutla. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan dengan pola normal diperkirakan baru terjadi pada akhir November.
“Karena itu, kita tetap harus memperkuat regu pemadam di lapangan dan mengerahkan semua sumber daya untuk menuntaskan penanganan karhutla ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto menegaskan komitmen APHI dan perusahaan anggotanya untuk mendukung penuntasan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah melalui kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.
“Kami berkomitmen mendukung penanganan karhutla melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kalteng,” kata Purwadi.
