Pengentasan Kemiskinan Jadi Pertaruhan
SEMARANG – Sejumlah persoalan masih menjadi ganjalan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Selama tiga tahun memimpin Jawa Tengah, pasangan yang diusung PDIP ini belum mampu menekan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan di Jawa Tengah selama ini naik turun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada Maret 2016, angka kemiskinan di provinsi ini mengalami kenaikan dibanding September 2015. (lihat grafis). Dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seharusnya warga miskin yang ada di Jateng pada 2015 tinggal 9 persen dari jumlah penduduk yang ada. Namun, berdasarkan data BPS, saat ini masyarakat miskin masih 13,27 persen .
Pengamat politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Andreas Pandiangan mengatakan, di sisa waktu dua tahun kepemimpinan Ganjar-Heru ini yang menjadi tantangan adalah pengentasan kemiskinan di Jateng, di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak menentu.“ Saya kira masalah ini yang perlu dikonsentrasikan. Buat program-program padat karya, yang bisa menyerap tenaga kerja. Paling tidak bisa sebagai pengaman sosial,” ucapnya.
Kalau selama dua tahun ke depan Pemprov Jateng serius bekerja, Andreas meyakini pencapaian target yang telah ditentukan bisa berhasil asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. “Yang penting tunjukan kinerja dan hasil secara optimal. Urusan nanti akan maju lagi atau tidak, dipikir belakangan,” ujarnya. Sebab, kalau hasil kinerja kepemimpinan pasangan politikus yang diusung PDIP ini terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, secara otomatis popularitas dan elektabilitasnya akan kembali meningkat apabila nanti mencalonkan lagi dalam pemilihan gubernur.
Sebaliknya, apabila kinerjanya dinilai gagal oleh masyarakat, juga akan berpengaruh pada kemerosotan popularitas dan elektabilitas. Anggota Komisi B DPRD Jateng Achsin Maruf menilai, selama tiga tahun duet Ganjar-Heru menakhodai provinsi ini, ada beberapa urusan yang sudah berhasil, tapi ada juga yang masih gagal melakukan penanganannya.
“Ukurannya adalah capaian yang sudah ditargetkan dalam Perda RPJMD Provinsi Jateng 2013- 2018,” ucapnya. Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Jateng ini, RPJMD merupakan janji gubernur kepada rakyat selama lima tahun karena isinya adalah program dan visi-misi yang disampaikan saat kampanye. Dalam Perda RPJMD sudah diamanahkan target capaian yang harus dipenuhi tiap tahun hingga lima tahun ke depan sejak dimulai kepemimpinannya.
Menurut Achsin, memang ada beberapa urusan yang sudah memenuhi target, seperti infrastruktur jalan, pengentasan pengangguran, dan lainnya. Meski demikian, dia menyayangkan target pengentasan kemiskinan di Jateng hingga tahun ketiga ini masih jauh dari target. Menurut wakil rakyat asal Kabupaten Semarang ini, urusan pengentasan kemiskinan ini perlu digenjot oleh pasangan Ganjar- Heru.
Data kemiskinan yang saat ini diklaim sudah ada nama dan alamatnya benar-benar diintervensi oleh pemerintah secara tepat sasaran. “Ini tergantung komitmen kepala daerahnya,” tandas Achsin. Achsin menyatakan indikator- indikator yang belum tercapai dalam RPJMD diharapkan dijadikan sebagai rambu-rambu untuk menyelesaikannya.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto, selama kepemimpinan Ganjar-Heru, kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini nampak lebih baik. “Infrastruktur yang baik tentu mendorong mobilitas ekonomi lebih tinggi,” ucapnya. Data Dinas Bina Marga Jawa Tengah, 2015 lalu panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya mencapai 393,43 km, bertambah sepanjang 192,07 km dari capaian pada 2014 sepanjang 201,36 km.
Persentase panjang jalan dengan lebar lebih dari atau sama dengan enam meter mencapai 66,48 persen , meningkat dibanding 2014 sebesar 55,24 persen . Adapun status jalan provinsi dalam kondisi baik mencapai 88,27 persen , meningkat dibanding 2014 sebesar 86,92 persen . Selama 2014 dan 2015, pemprov menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan besar-besaran, yakni pada 2014 sebesar Rp1,109 triliun dan 2015 sebesar Rp1,903 triliun.
Pada 2016 ini pemprov juga menganggarkan Rp2,3 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangannya. Menurut Yulianto, adanya infrastruktur yang memadai diharapkan bisa dijadikan akses oleh masyarakat seperti petani dan nelayan untuk memudahkan roda perekonomiannya. “Karena mereka bisa membawa hasil produksinya dari desa ke pusat-pusat perekonomian,” ucapnya.
Untuk membangun Jateng tidak lantas berhenti pada pembangunan infrastruktur jalan. Gubernur diminta perlu mendorong perekonomian masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, dan UMKM. “Dalam membangun sektor ini belum menunjukkan progresivitasnya, perlu didorong lagi,” tandas Yulianto.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi mengakui persoalan kemiskinan hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah baginya. Makin menjadi beban pikirannya, angka kemiskinan ini secara statistik punya makna politis yang luar biasa. “Kalau di Jateng di atas nasional akan menjadikan performance pemerintahan jadi ganjel. Buat publik ini menjadi isu yang selalu diperdebatkan terus menerus dari berbagai kacamata,” kata dia.
Mantan anggota DPR ini menyatakan, Februari 2016 lalu baru mendapatkan data kemiskinan baik nama maupun alamat yang bersangkutan. Pihaknya akan segera mengintervensi warga miskin tersebut. “Data ini akan saya bagi ke pemerintah kabupaten/kota agar mereka bisa buat program yang bisa menyelesaikan masalah ini, minimal data ini pas. Itu yang harus dapat prioritas,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, banyak program yang bisa dilakukan untuk mengintervensi warga miskin tersebut. Mulai dari segi kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, bantuan alat produksi, pelatihan keterampilan, bantuan modal, hingga pendampingan-pendampingan. Menurut dia, data yang sudah ada itu diharapkan jadi pegangan baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Termasuk bantuan dari corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan.
Meskipun demikian, Ganjar mengklaim selama kepemimpinannya bersama Heru tiga tahun ini ada banyak program yang dianggap sudah membuahkan hasil. Dia mencontohkan kondisi jalan-jalan raya di Jateng saat ini sudah membaik, indikatornya sudah tidak banyak warga yang protes mengenai jalan rusak. “Saat masih satu tahun dulu menjabat, protes infrastruktur merata,” ucapnya.
Lembaga riset Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapore juga meriset bahwa peringkat Provinsi Jateng untuk urusan infrastruktur pun meningkat, dari nomor 14 menjadi nomor 9 di tahun 2016. Capaian lain yang dianggap berhasil, menurut Ganjar adalah reformasi birokrasi, minimal yang ada di Pemprov Jateng. “Daya orang untuk tidak korupsi, berani diomongkan di publik, kalau dulu gratifikasi biasa, misalnya di resepsi pernikahan, acaraacara keagamaan, dan lainnya,” katanya.
Ganjar menambahkan, dorongan agar pemerintah lebih transparan dan membuka jaringan komunikasi dengan masyarakat melalui jaringan online sudah banyak dilakukan. Dengan demikian, kinerjanya bisa dikontrol langsung oleh masyarakat. Ganjar mengklaim programprogram yang dianggap berhasil sudah ditularkan ke pemerintah kabupaten/kota.
“Banyak bupati yang mulai aktif dengan masyarakat, setelah mereka dilantik langsung kami briefing, untuk melakukan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah, transparan, dan akuntabel,” kata dia.
(Raisa Adila)
