SPJ, Persoalan Kecil yang Jadi Beban Besar Pemerintah
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) merupakan hal kecil yang telah menjadi beban besar pemerintah.
Adapun, kata Pramono, persoalan rezim SPJ akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet Paripurna di Istana Negara.
"Sekarang yang akan dilakukan simplifikasi, penyederhanaan berkaitan dengan SPJ. Kelihatan SPJ ini kecil ternyata menjadi beban yang sangat serius bagi aparat birokrasi kita. Terutama semakin ke bawah, beban spj ini semakin berat," kata Pramono di komplek istana, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Pramono mencontohkan, persoalan bantuan guru untuk SD di daerah, yang mana memerlukan lebaran SPJ mencapai 124 lembar. Jumlah tersebut, tegas Pramono, telah memberatkan dan menghabiskan waktu para Kepala SD.
"Untuk itu Presiden memerintahkan untuk disimplifikasi menjadi online dan hanya satu SPJ. Dengan demikian ini betul-betul melakukan reformasi birokrasi yang mendasar di ASN," tambahnya.
Tidak hanya SPJ, kata Pramono, dalam sidang kabinet paripurna juga akan membahas mengenai RAPBN tahun anggaran 2018 dan juga RKAP tahun 2018.
"kita akan membahas mengenai dari sisi perencanaannya. Nanti diminta menteri bappenas yang akan menyampaikan," tambahnya.
"Kemudian dari sisi rencana anggaran, masing-masing K/L nanti akan disampaikan menteri keuangan," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
