JAKARTA - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal lantaran 70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) sibuk mengurus laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Jokowi pun menyindir agar Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak ribet.
Menjawab sindiran tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kalau saat ini Laporan SPJ sudah berkurang banyak. Dia pun mengurangi jumlah laporan dari sebelumnya 44 laporan menjadi hanya tinggal dua laporan.
"Setahun cuma 12 bulan, kok 44 laporan. Jadi hanya 2 laporan saja. Saya minta pengguna anggaran terus kritisi kami, saya minta Kemenkeu untuk terbuka terhadap ide dan kritik," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (28/2/2017).
(Baca Juga: Perintah Jokowi ke Sri Mulyani: Pangkas SPJ Jadi 2 Laporan)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bercerita, keluhan Jokowi tentang SPJ ini muncul setelah tiga Minggu dia menjabat sebagai Menkeu.
"Baru tiga Minggu saya dia bilang 'Bu Sri itu LPJ (SPJ) membebani' Saya kira itu laporan dinas, saya baru tahu kalau itu laporan pertanggungjawaban. Pak Presiden ingin ada simplikasi, laporan yang baik enggak harus complicated," imbuh dia.
Selain SPJ, Sri Mulyani juga memangkas jumlah petunjuk teknis (juknis) dari sebelumnya berjumlah 307 buah menjadi hanya tinggal 85 buah.
"Menurut saya sih seharusnya turun lagi jadi 30, kalau Pak Presiden bilang 'jadi 2 saja' Saya bilang '30 saja'," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)