Luar Biasa, Jokowi Apresiasi Sri Mulyani Pangkas Prosedur SPJ
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu berulang kali menyinggung tentang pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Jokowi pun meminta agar prosedur SPJ ini dipangkas karena menyita waktu pemerintah.
"Saya sudah perintahkan Menteri Keuangan masalah SPJ. Dulunya ruwet sampai 44 laporan, jobdesk-nya 98, apa-apaan ini. Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur, bukan untuk kerja tapi untuk SPJ, saya sampaikan enggak mau saya berbelit-belit seperti itu," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Jokowi pun memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, Sri Mulyani berhasil memangkas prosedur pelaporan SPJ.
"Bu Menteri langsung respons sekarang sudah berapa, 44 sekarang dari 2. Bu Menteri beri tepuk tangan dong, 44 jadi 2, 44 ngapain gitu loh nyatanya 2 juga bisa. Pusing semua, pak bupati, ibu bupati, kepala desa kalau laporan seperti itu. Ini yang menyebabkan kita lamban ya di sini," ungkapnya.
Menurut Jokowi, sudah saatnya pemerintah berbicara tentang hasil dari pekerjaan, bukan tentang prosedur. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh jajaran pemerintah agar tak kalah saing dengan negara lain.
"Berkali-kali saya sampaikan sekarang itu bukan negara kuat mengalahkan negara lemah, tidak, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Siapa yang cepat akan mengalahkan siapa yang lambat," tuturnya.
Menurut Jokowi, pemerintah harus benar-benar cepat merespons perubahan yang ada. Jika tidak, Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara lain, utamanya pada pemanfaatan sektor teknologi.
"Inilah yang harus kita perangi dan harus kita selesaikan. Kalau kita masih bertele-tele masih berbelit-belit jangan harap kita memenangkan pertarungan antarnegara, jangan harap. Sekali lagi yang cepat akan mengalahkan yang lambat," tutupnya.
(Fakhri Rezy)
