Rapatkan Barisan, Menko Darmin Bahas Regulasi Kebijakan BUMN
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah jajaran pejabat tinggi negara. Turut hadir dalam rapat koordinasi Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adipradana. Selain itu, juga turut hadir Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.
Menurut Mardiasmo, rapat koordinasi ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Adapun topik spesifik yang dibahas adalah tentang pengaturan kewajiban direksi dan komisaris perusahaan BUMN.
"Penegasan saja. Pemerintah bisa menugaskan kepada BUMN terkait hal mendesak berkaitan umum," kata Mardiasmo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan bahwa rapat koordinasi ini hanya mempertegas hal-hal yang bersifat multitafsir dalam PP ini.
"Contoh kayak pendayagunaan aktiva tetap. Itu kan harus ngurus, ngelola, dan mengusahakan setiap aset di rupiah. (Sedangkan untuk perubahan direksi) kan sudah diatur semua kan itu, itu sudah ada mekanisme tata caranya, kita hanya ingin menyesuaikan dengan tata usahanya," kata Imam pada kesempatan yang sama.
Berdasarkan agenda, rapat koordinasi ini juga membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan. Namun, menurut Kepala BPKP Ardan Adipradana, hal ini masih perlu dibahas lebih lanjut.
"Belum, belum. Ini masih di Pak Menko Perekonomian," tutur Ardan.
(Fakhri Rezy)
