Masuk 10 Besar K/L yang Dilaporkan ke Saber Pungli, Begini Reaksi Menhub
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi satu dari sepuluh kementerian/lembaga yang paling sering dilaporkan ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut tim Saber Pungli. Data ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Hal ini pun direspons oleh Menteri Perhubungan Budi Karya. Menurutnya, Kementerian Perhubungan memang kerap menjadi perhatian masyakarat karena selalu berhubungan dengan pelayanan publik.
"Saya terimakasih informasi itu karena bisa jadi satu proses perbaikan, dan memang pasti kita jadi kementerian yang paling banyak mendapatkan respon karena kita kan pelayanan masyarakat. Kalau PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) misalnya hanya konstruksi," kata Budi Karya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Baca Juga:
Soal Pungutan Liar, Presiden Jokowi: Hati-Hati, Saber Pungli Itu Bekerja
Waduh, Pungli Masih Jadi Ancaman Dunia Usaha
Kementerian Perhubungan sendiri telah melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemangkasan-pemangkasan terhadap pihak yang korup. Evaluasi lainnya pun juga telah dilakukan oleh pemerintah.
"Saya juga kan menyerahkan sebagian unit usaha yang sudah tersebar di seluruh Indonesia kepada swasta. Supaya ini bisa dilayani, 30 tempat. Satu lagi tentunya mengimprove orang-orang," jelasnya.
Jika terbukti melakukan pungutan liar, sanksi pidana pun nantinya akan diberikan. Tak hanya itu, pemecatan akan dilakukan pada pegawai yang melakukan pungli.
Menurut Budi Karya, kelautan adalah sektor yang paling rawan terhadap pungutan liar. Hal ini pun akan terus dibenahi oleh pemerintah.
"Paling rawan di laut, berkaitan dengan banyak wilayah, banyak orang pelaut pelaut itu ingin cepat sehingga mereka ingin jalan pintas. Nah sekarang kita juga sudah distribusi, perizinannya tidak sentralistik lagi kan, di daerah daerah juga bisa melakukan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan, tim Saber Pungli memang bertugas untuk mengikis berbagai pungutan yang memberikan kerugian bagi ekonomi Indonesia. Tak hanya pada sektor perdagangan hingga industri, pungutan dari para preman juga turut diberantas oleh tim ini.
Sistem terkait pengadaan dan pelayanan pun masih perlu diperbaiki oleh pemerintah. Dengan begitu, diharapkan pungutan liar dapat diberantas pada berbagai kementerian hingga ke tingkat daerah.
"Banyak kan misal perusahaan mau izin dan persyaratannya banyak. Makanya kalau ada pungutan yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi di masyarakat memang harus segera dilakukan perubahan sistematis. Saya kira itu yang harus segera kita rumuskan," kata Teten.
(Dani Jumadil Akhir)
