Ditugaskan Jokowi Langsung, Hutama Karya Jadi Operator Tol Tanjung Priok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2017. Perpres ini berisi tentang penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai operator jalan tol ruas akses Tanjung Priok.
Hak pengusahaan pun dapat diberikan hingga mencapai 40 tahun. Nantinya sekuritisasi akan dilakukan oleh Hutama Karya.
"Ya itu paling untuk sekuritisasinya saja," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/2017).
Dana segar dari sekuritisasi ini dapat digunakan untuk pembangunan tol lainnya. Salah satunya adalah jalan Tol Lintas Sumatera.
Melansir informasi dari laman Sekretariat Kabinet, penugasan kepada Hutama Karya ini meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas Ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang telah dibangun oleh Pemerintah. Penugasan ini juga meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan atas Ruas Akses Tanjung Priok untuk Seksi W1 dan Seksi W2.
Adapun waktu dan tahapan pelaksanaan penugasan kepada PT. Hutama Karya, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ditegaskan dalam Perpres ini, PT. Hutama Karya dapat menggunakan pendapatan atas penugasan sebagaimana dimaksud sebagai sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Hal ini telah ditugaskan kepada PT. Hutama Karya (Persero) sesuai Perpres No, 100 Tahun 2014.
“Penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud berdasarkan persetujuan Menteri PUPR setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres ini.
(Martin Bagya Kertiyasa)
