Mau Lelang WKP, Kementerian ESDM Sodorkan 'Permen' ke Menko Luhut
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait kemaritiman dengan menteri kabinet kerja yang ada di bawahnya. Salah satu yang dilaporkan yakni terkait perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana yang mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan menerangkan, ada dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang dilaporkan kepada Menko untuk dibahas secara detail sebelum diterbitkan.
Baca juga: Janji Menteri Jonan Jika Menjabat hingga 2019: Listrik dari Energi Terbarukan 3.000 Mw Bisa Jalan!
"Kita kan ajukan dua Permen itu panas bumi dan satu untuk gas. Nanti dibahas di internal dulu baru dibahas secara detail dengan Presiden," ujarnya di kantor Luhut, Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Terkait aturan panas bumi, Rida mengatakan, isi aturannya terkait teknis penawaran Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) nantinya. Selama ini untuk bisa melakukan penawaran WKP, aturan yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Panas Bumi Tidak Langsung.
Baca juga: Menteri Jonan: Energi Baru Terbarukan Enggak Perlu Impor
"Nah ini kita baru ajukan Menko dua Permen ini, nanti internal Kemenko yang membahas, kemudian kita bahas lagi. Permen yang diajukan ini hanya administrasi. Nggak ada yang spesifik. Semuanya sekaligus melalui penawaran penugasan kalau pelelangan cuma satu bisa penunjukan langsung,"ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE Yunus Safeulhak mengatakan, telah dijalin kerjasama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka menyiapkan fasilitas pendanaan dan pengembangan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP). Khusus SMI akan memitigasi risiko pembangunan di 6 WKP.
"Kerjasama eksplorasi di 6 WKP ini merupakan penugasan pemerintah kepada PLN. SK penugasan pun sudah diterima. Ditargetkan dari 6 WKP itu ada 160 megawatt (mw) sumber energi terbarukan,"ujarnya.
Baca juga: Catat, Menteri Bambang Usul Pengenaan Tarif EBT Harus Berjenjang
Adapun lokasi 6 WKP yang akan dilakukan eksplorasi oleh kedua BUMN ini yakni di NTT akan dikembangkan beberapa titik dengan kapasitas listrik sebesar 10 mw, 10 mw dan 5 mw. Kemudian di Jawa Barat tepatnya di Tangguban Perahu dikembangkan 55 mw, Maluku Utara 10 mw, Sulawesi Tenggara 120 mw.
Yunus mengatakan, untuk mendapatkan 160 mw dari pengembangan 6 WKP ini diproyeksikan nilai investasinya sebesar USD640 juta. Dan ke depan setelah proyek ini selesai akan ada tambahan 8 WKP eksplorasi lagi, sehingga total WKP yang dikerjasamakan PLN dan SMI ada 14.
"Dari 6 WKP kan ada 160 mw, dengan tambahan 8 WKP lainnya maka PLN bisa kembangkan energi panas bumi hingga kapasitas 1.000 mw," ujarnya.
(Rizkie Fauzian)
