Ketahanan Pangan RI Rentan, Cuma Miliki 190 Juta Ha Lahan untuk 258 Juta Penduduk
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai ketahanan pangan Indonesia masih menjadi tantangan pemerintah. Padahal kebutuhan pangan ke depan akan terus meningkat yang dipicu oleh laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, pergesaran seleran konsumsi, konversi lahan, hingga perubahan iklim global.
Menurutnya, apalagi dengan kondisi lahan dan jumlah penduduk dan luas lahan yang tidak seimbang yakni daratan hanya 190 juta hektare (ha) namun harus melayani 258 juta masyarakat. Berbeda dengan negara lain seperti Australia yang daratannya lebih luas dibandingkan penduduknya yakni sebesar 700 juta ha dan hanya melayani 24,5 juta penduduknya.
"Indonesia dengan kondisi geografis daratannya yang hanya 190 juta ha kita melayani 258 juta masyarakat. Di Australia 700 juta ha tapi hanya melayani 24,5 juta penduduknya. Jadi dibandingkan populasi dengan lahan saja sudah dipastikan daya tahan pangannya cukup tinggi," ungkapnya dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Gedung Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Baca Juga: Waduh, Kondisi Geografis Jadi Tantangan RI dalam Ketahanan Pangan
Namun, dia mengatakan kondisi ini masih lebih baik karena ada Perum Bulog yang bertugas menyimpan stok pangan. Namun hal itu saja tidak cukup untuk meratakan pangan di seluruh Indonesia.
"Tapi kalau Indonesia dengan kondisi geografis tersebut masih rentan dengan situasi pangan kita ke depan. Bayangkan kalau tidak ada Bulog yang menyimpan beras, meskipun hanya 8%. Pasti kondisinya semakin memprihatinkan," jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat ketahanan pangan masih menjadi kendala. Mulai dari harga yang bergejolak hingga stok yang kurang.
"Pertama harga, kalau tidak ada Satgas Pangan pasti fluktuasi akan cenderung meningkat dan tidak terkendali. Tapi apakah memberi kesejahteraan? Bahwasanya Pembatasan HET bisa memengaruhi harga eceran di tingkat petani. Karena jalur dari perani ke pasar itu sangat panjang, berliku. Sehingga yang biasa jadi korban adalah petani. Kemudian kelembagaan, Bulog tidak memiliki kewenangan yang fleksibel untuk menyerap beras petani. Bulog ini seperti robot. Jadi Bulog bukan lembaga manusia tapi robot. Karena apa? Tidak diberi kewenangan apapun terhadap keberadaan institusi yang sangat strategis di Indonesia," paparnya.
Baca Juga: Sejumlah Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Kekeringan, Pemerintah Siapkan Rp58 Miliar
Sehingga, dia meminta agar pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan. Karena peran pemerintah sangat penting untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Peranan dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan ini dikatakan sebagai pokok-pokok yang digariskan undang-undang.
"Bahwa kewajiban negara terhadap pemenuhan pangan masyarakat adalah mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
