nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mega Proyek Kilang Pertamina Delay, Menko Luhut : Dulu Hitungnya Kurang Hati-Hati!

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2017 13:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 18 320 1797730 mega-proyek-kilang-pertamina-delay-menko-luhut-dulu-hitungnya-kurang-hati-hati-PZ1LjKgHIa.jpg Foto : Okezone

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya kendala dalam proses pengerjaan mega proyek kilang yang digarap PT Pertamina (Persero). Mega proyek kilang yang masuk proyek strategis nasional (PSN) pun berpotensi mundur dikerjakan.

Ada tiga proyek yang awalnya masuk sebagai PSN yakni kilang Bontang, kilang Tuban dan kilang Cilacap. Kemudian ada satu proyek yang digarap masuk ke dalam PSN yakni unitisasi lapangan Jambaran Tiung Biri (JTB).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui memang ada hitung-hitungan yang salah dalam pengembangan kilang-kilang tersebut.

Baca juga: Mega-Proyek Kilang Pertamina Delay, Arcandra Tahar: Masih Terkendala

"Saya belum cek lagi memang, tapi dulu memang kurang hati-hati hitungannya,"ujarnya, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Meski demikian, kata Luhut, komunikasi pemerintah dengan Pertamina terus dilakukan. Di mana masih perlu ditunggu hitung-hitungan pasti dari Pertamina sebagai operator pengembang tambangnya.

Baca juga: Tak Ingin Kilang Ditutup, Pertamina Bangun Tangki Penampung Minyak Mentah

"Kilang on going, pak massa saya tanya, dia harus hitung ulang dulu,"tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, kilang akan tetap berjalan meskipun ada kendala-kendala dalam proses pengerjaannya. Adapun kendala tersebut seperti isac 8, cash flow dan lainnya.

"Ini jalan tapi ada kendala. Kendalanya sedang kita atasi. Akibat kendala menjadi delay,"ujarnya.

Menurut dia, delay tersebut bukan suatu masalah. Pasalnya kendala sedang diatasi dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Ini bukan masalah setuju dan tidak. Ini multi dimensi termasuk dengan KLHK, strategi bisnis termasuk aset inbreng,"ujarnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini