Tanah Wakaf Nganggur 420 Ribu Ha, Insentif Pemerintah Bisa Jadi "Jalan Keluar"
SURABAYA - Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat masih banyak tanah wakaf yang belum dimanfaatkan alias menganggur. Setidaknya, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 420 ribu hektare dengan estimasi nilai Rp2.100 triliun.
Tidak hanya tanah nganggur, pemahaman Nazir (pengelola zakat) juga menjadi penyebab belum optimalnya tanah wakaf. Misalnya, Nazir yang menukar tanah di kawasan strategis dengan tanah di wilayah yang terpencil.
Waqaf Management & Empowerment Division Badan Wakaf Indonesia (BWI) Robbyantono mencontohkan, ada tanah di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, senilai Rp300 miliar yang cuma membukukan pendapatan Rp200 juta per tahun.
Baca juga: BI dan Badan Wakaf Indonesia Susun Strategi Maksimalkan Potensi Wakaf
"Ukuran tanahnya bisa jadi sama, tapi potensi ekonominya turun. Ini tentu merugikan," kata dia di Grand City, Surabaya, Kamis (9/11/2017).
Agar tidak terjadi hal seperti ini, diperlukan terobosan dari pemerintah. Misalnya dengan membentuk aturan mengenai sertifikat Hak Guna Bangunan pada tanah wakaf dalam periode tertentu.
Cara lain, pemerintah juga bisa memberikan insentif kepada perusahaan negara alias BUMN yang ingin mengembangkan tanah wakaf. Insentif yang dimaksud bisa berupa Penambahan Modal Negara (PMN). Dengan begitu likuiditas BUMN lebih memungkinkan dalam mengembangkan tanah wakaf yang selama ini nganggur.
"Pemerintah sejak awal harus menegaskan bahwa PMN ini untuk utilisasi aset-aset wakaf yang masih sangat besar potensinya," pungkasnya.
(Rizkie Fauzian)
