Sri Mulyani: Sering Kali APBD Disusun Tak Patuhi Undang-Undang
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Daerah 'Kecanduan' Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
"Misal honorarium daerah bayar 30% lebih tinggi dari pada untuk pegawai ASN pusat. Satuan biaya untuk perjalanan dinas lebih mahal ya sampai 62%. Komponen uang harian dibayar 50% lebih tinggi dari pusat," paparnya.
Lanjutnya, anggaran rapat dari APBD pun cukup besar bisa 23% hingga 68% lebih mahal dari anggaran rapat pemerintah pusat. "Ini APBD yang jumlahnya terbatas tergantung dari pusat tapi habis dipakai birokrat di daerah. Terlihat program banyak, biaya tinggi dan ga fokus kemana arahnya," pungkasnya.
"Kami akan terus monitor agar daerah kelola APBD sehat demi pelayanan ke masyarakat," tambahnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
