Ketua DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian oknum yang membangun proyek-proyek infrastruktur karena pasti ada titik lalainya sehingga bisa roboh.
"Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR memanggil dan mengundang Kapolri untuk memproses secara hukum oknum yang lalai dalam membangun proyek infrastruktur," kata Bambang usai menghadiri pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Baca Juga: Kecelakaan Konstruksi, Sanksi untuk Waskita Karya Tunggu Hasil Investigasi
Dia menilai Kepolisian harus menyelidiki apakah ada "mark up" dan apakah ada pengurangan "spek" dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kekuatannya lemah dan menyebabkan roboh.
Hal itu menurut dia terkait berulangnya kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur yang kedelapan dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.
Kejadian terakhir adalah ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur (20/02), yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Evaluasi Semua Proyek Layang
"Pimpinan DPR Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," ujarnya.
Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu meminta Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: 14 Kali Kecelakaan, Semua Proyek Elevated Jalan Tol, Jembatan hingga LRT Distop
Selain itu dia juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.
"Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau Penyedia Jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," katanya.
Bambang juga meminta Komisi V DPR mendorong Pemerintah dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur agar lebih cermat guna meminimalisir terjadinya kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
