Freeport Dipastikan Bangun Smelter di Gresik
JAKARTA – Pemerintah memastikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga (smelter) PT Freeport Indonesia akan dibangun di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Rencana pembangunan smelter telah dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) usai proses divestasi saham 51% selesai.
“Sudah dilaporkan kepada Kementerian ESDM bahwa Freeport akan membangun smelter di JIIPE, Gresik, Jawa Timur,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta kemarin.
Menurut dia, sejauh ini rencana kerja Freeport Indonesia memang belum melakukan pembangunan fisik untuk smelter. Pengerjaan baru sebatas rekayasa desain ataupun memastikan berbagai kontrak untuk proyek tersebut. Rencana itu mengalami penyesuaian seiring divestasi 51% saham dengan jatuh tempo mundur dari awal 2022 menjadi akhir 2023 atau 5 tahun pasca divestasi.
Baca Juga: Freeport Habiskan Rp36 Triliun Bangun Smelter di Gresik
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menambahkan, pada dasarnya pembangunan smelter Freeport Indonesia masih sesuai rencana yang lama. Namun, terjadi perubahan batas waktu target penyelesaian menjadi 2023 setelah terjadi perubahan kepemilikan saham. Untuk saat ini perkembangan pembangunan smelter Freeport mencapai 2,5%. “Sebenarnya masih sesuai rencana lama,” kata dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, dalam lima tahun ke depan smelter Freeport harus sudah dibangun. Terkait lokasi, kata dia, harus mempertimbangkan ketersediaan pasokan listriknya.
“Persiapan memang di Gresik, tapi dari sisi lokasi dan ketersediaan energi listrik harus juga dipikirkan,” ujarnya.
Dia menandaskan, pembangunan smelter baru Freeport saat ini masih dalam kajian. Terdapat tiga opsi lokasi pembangunan smelter. “Ada opsi di Papua, NTB, dan Gresik. Tiga tempat itu masih dikaji,” ujarnya.
Baca Juga: Janji Inalum: Penerimaan Negara dari Freeport Meningkat
Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi menilai, lokasi smelter Freeport seharusnya dibangun didekat lokasi tambang, yakni di Papua. Pembangunan smelter di Papua dinilai lebih efisien karena berdekatan dengan lokasi tambang.
“Kalau dekat dengan lokasi tambang, biaya akan lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya angkut. Biaya tentu akan lebih murah dibandingkan dibangun di Gresik,” tandasnya.
Investasi Smelter
Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, pembangunan smelter Freeport diperkirakan membutuhkan investasi sebesar USD2,6 miliar. Adapun investasi tersebut digelontorkan untuk membiayai pembangunan smelter hingga 5 tahun ke depan termasuk membangun fasilitas penunjang seperti pembangkit listrik.
“Kita siapkan USD2,6 miliar. Itu sudah termasuk untuk sistem kelistrikan dan seluruh kebutuhan proyek,” kata dia.
Dia mengatakan, kapasitas fasilitas pemurnian bijih mineral tersebut mencapai 2 juta ton per tahun dengan kapasitas output 460.000 ton katoda tembaga. Sejauh ini, lokasi smelter di Gresik, Jawa Timur sesuai rencana yang diajukan kepada Kementerian ESDM.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran Inc yang terbit belum lama ini menyebutkan investasi pembangunan smelter Freeport mencapai USD3 miliar. Adapun biaya tersebut akan ditanggung oleh para pemegang saham. Jika dihitung Inalum selaku pemegang saham mayoritas berinvestasi sebesar USD1,53 miliar.
Freeport Indonesia saat ini tengah memprakarsai rekayasa dan desain frontend untuk me ngejar pembiayaan, komersial, dan pengaturan mitra potensial untuk proyek tersebut. Smelter baru akan ditanggung oleh pemegang saham Freeport Indonesia sesuai persentase kepemilikan saham jangka panjang masing-masing.
Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmy Radhi menilai, kewajiban pembangunan smelter merupakan kewajiban Freeport Indonesia sebelum divestasi 51% saham. Sebab itu, seharusnya kewajiban tidak di bebankan kepada Inalum, apa lagi dalam tiga tahun kedepan tidak memperoleh dividen karena produksi turun akibat masa transisi tambang terbuka ke bawah tanah.
“Kalau sekarang baru di bangun dengan membebankan setengah biaya kepada Inalum itu tidak fair,” katanya. (Nanang wijayanto)
(Dani Jumadil Akhir)
