nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buka Data Transaksi E-Commerce, Proses Impor Barang Online Dipermudah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 19 Februari 2019 20:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 19 320 2020277 buka-data-transaksi-e-commerce-proses-impor-barang-online-dipermudah-sj91xPxcsG.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi menyatakan, pemerintah akan memberikan kemudahan impor barang yang dibeli melalui e-commerce. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan e-commerce mau membagi data transaksi kepada Ditjen Bea Cukai.

Seperti diketahui, Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah berusaha untuk e-commerce terbuka terkait data terkait omzet, investasi asing dan lokal, transaksi, metode pembayaran, tenaga kerja, serta teknologinya. Hal ini untuk memahami pengaruh bisnis tersebut terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

 Baca Juga: Banyak E-Commerce Mengeluh Dipajaki, Sektor Digital Masih Belum Tersentuh

Heru menyatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Aturan ini diyakini bisa mendorong perusahaan e-commerce membagikan data transaksinya.

"Itu PMK 210 ya, itu kita akan kerjasama dengan platform dalam bentuk sharing data, sekaligus kami minta dia (platform) mewakili Bea Cukai untuk menghitung dan mengcollect bea masuk dan pajak impornya," kata dia saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa, (19/2/2019).

Dia menjelaskan, dengan adanya sharing data pembelian barang dari luar negeri melalui e-commerce, maka barang tersebut bisa lebih mudah masuk tanpa perlu mengecek dokumennya.

 Baca Juga: Bos Bukalapak Minta Maaf ke Pendukung Jokowi Usai Kritik Dana Riset Indonesia

Sebab selama ini, Ditjen Bea Cukai tak memiliki data tersebut sehingga barang impor e-commerce yang masuk diberlakukan seperti barang umum lainnya.

"Maka kami memperlakukan itu seperti barang umum lainnya sehingga kami harus cek barangnya, kalau perlu di cek dokumennya, kami cek lagi apakah benar atau enggak. Padahal sebenernya kita dengan mudahnya mengetahui informasi dari platform. Inilah (data) yang kemudian kami tarik," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini