JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pelaksanaan bisnis jasa haji dan umroh harus juga memperhatikan kepentingan nasional. Dalam hal ini berkaitan dengan menjaga defisit transaksi berjalan (curret account deficit/CAD).
Hal itu diungkapkannya dihadapan pengusaha travel haji dan umroh dalam acara Milad ke-15 Tahun Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dengan tema Manajemen Syariah pada Bisnis Travel.
"Keliatannya kita perlu mendorong travel haji dan umroh jangan cuma mengkampanyekan orang untuk umrah atau haji, tapi juga undang orang Arab Saudi datang ke Indonesia sehingga neraca transaksi berjalan jangan pincang lah," kata dia dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Rabu (6/3/2019).
Baca Juga: Defisit Transaksi Berjalan 2019 Akan Turun Jadi 2,5%, Ini Caranya
Lebih lanjut, Darmin menyatakan, penyedia jasa umroh juga lebih sering menggunakan produk-produk impor untuk fasilitas yang diberikan kepada jamaah. Salah satunya soal koper yang disediakan untuk jamaah berasal dari China.
"Itu kan kelompok umroh kopernya ketika ditanya itu buatan China semua, masak sih kita enggak bisa mengumpulkan energi dan dana membangun industri untuk itu (koper keperluan umroh). Sehingga tidak memperparah defisit (perdagangan) kita terhadap China," jelasnya.
Baca Juga: Defisit 2019 Diprediksi Lebih Rendah
Oleh sebab itu, dirinya menekankan untuk bisnis haji dan umroh bisa mampu menekan defisit transaksi berjalan, yang memang menjadi salah satu permasalahan nasional.
"Jadi standar (bisnisnya) tidak hanya diukur untuk pengguna jasa haji dan umrah, tapi juga untuk kepentingan nasional," katanya.
(Feby Novalius)