Uni Eropa Apresiasi Standar Perkebunan Sawit Indonesia

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 13 Mei 2019 11:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 13 320 2054941 uni-eropa-apresiasi-standar-perkebunan-sawit-indonesia-uERb0KY6Qk.jpg Ilustrasi: Foto Antara

JAKARTA – Sembilan negara anggota Uni Eropa (UE), yakni Belgia, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda, dan Inggris serta Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) berkunjung ke perkebunan sawit anggota ISPO di Provinsi Riau pada 8-9 Mei 2019.

Kunjungan yang dihadiri perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) merupakan kegiatan diinisiasi Ditjen Amerika dan Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan pemahaman dan bukti nyata penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai komitmen Indonesia menerapkan ske ma keberlanjutan.

“Dalam kunjungan itu, UE aktif berdialog dengan para pemangku kepentingan sawit mulai dari pemerintah, dunia usaha, dan petani. Dalam dialog dengan para petani, UE mulai memahami bahwa ISPO merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi TBS hingga 50%, memperbaiki kualitas, serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat di Jakarta, kemarin.

 Baca Juga: Menko Darmin: RI-Uni Eropa Bentuk Tim Bersama soal Sawit

UE memuji para petani anggota ISPO yang punya pengetahuan teknis baik terkait pengelolaan sawit produktif dan berkelanjutan.

“Bahkan UE mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal ini karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40% kebun petani di da lam nya,” kata Aziz.

Menurut Aziz, dari kunjungan itu, UE semakin memahami bahwa Pemerintah Indonesia punya transparansi dan komit men kuat serta dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan. Bahkan, UE baru mengetahui bahwa ISPO tidak sekadar meng adopsi prinsip-prinsip internasional, tapi juga punya standar di atas rata-rata kriteria yang dipersyaratkan lembaga sertifikasi internasional.

“ISPO tidak hanya mempersyaratkan No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE). Ada kriteria tambahan, seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan peningkatan usaha secara berkelan jutan. Semuanya ada tujuh prinsip yang harus diikuti sebelum diterima sebagai anggota ISPO,” kata Aziz.

 Baca Juga: 16 Juta Pekerja Sawit Terancam Kebijakan Diskriminasi Eropa

Pemerintah juga memberi pemahaman bahwa produksi minyak sawit dengan skema ISPO punya peran besar mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Bambang Aria Wisena, Ketua Bidang Fiskal Gabungan Peng usaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengharapkan ISPO menjadi platform utama bagi keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Sebagai sertifikat wajib, ISPO dengan kendali regulasi yang ketat sangat membantu industri sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, ber tanggung jawab, dan legal.

Penguatan ISPO juga menjadi bagian penting mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sekaligus penghasil komoditas penghasil devisa tertinggi di Indonesia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini