nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Klaim Peserta Mandiri Jadi Biang Kerok Defisitnya BPJS Kesehatan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Senin 09 September 2019 03:12 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 08 320 2102180 klaim-peserta-mandiri-jadi-biang-kerok-defisitnya-bpjs-kesehatan-fxhbOhEMqt.jpg Iuran BPJS Kesehatan Naik (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan harus dinaikan 100% karena melebarnya defisit perusahaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu penyebab tersebesar kerugian tersebut adalah peserta mandiri.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti menerangkan, sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio dari peserta mandiri ini mencapai 313%.

Oleh karena itu, kata dia, iuran BPJS Kesehatan seharusnya tidak dinaikan 100% melainkan 300%.

"Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300%," tuturnya.

Menurutnya, kenaikan iuran tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu. Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara 37,3 juta jiwa lainnya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (yang terkadang disebut juga PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

“Jadi, ditegaskan sekali lagi bahwa ada sekitar 134 juta jiwa yang iuran BPJSnya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD," ujarnya.

Baca Selengkapnya: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harusnya 300%, Benarkah?

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini