JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati dipastikan melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah pekerjaan rumah (PR) pada periode pemerintahan sebelumnya menjadi hal yang harus diselesaikan Sri Mulyani.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya ada persoalan utang pemerintah yang perlu diperbaiki Sri Mulyani dalam lima tahun ke depan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan posisi utang pemerintah hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp4.680,1 triliun atau setara 29,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: Pakai Baju Putih ke Istana, Moeldoko: Mau Main Aja
Menurutnya, yang menjadi kekhawatiran dalam utang bukanlah sekedar menjaga rasionya berada di bawah 60% terhadap PDB. Tetapi soal pertumbuhan utang tiap tahunnya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Bhima mencatat, rata-rata pertumbuhan utang pemerintah di periode pertama Jokowi adalah 11,7% tiap tahunnya, sementara pertumbuhan ekonomi 5%-5,1%.
Baca juga: Bersih dari Utang, Pratikno Punya Harta Rp6,7 Miliar
"Jadi ada yang putus korelasi utang dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).
Korelasi yang putus itu, kata dia, berasal dari penggunaan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang paling besar untuk belanja barang sebesar 40,3%, kemudian belanja pegawai 27,6%, baru belanja modal diurutan ketiga yakni 22,1%, merujuk pada realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.
Baca juga: Dipanggil Jokowi, Begini Sepak Terjang Sofyan Djalil
"Kalau habisnya untuk belanja konsumtif, wajar utangnya kurang produktif," imbuh Bhima.
