Fakta di Balik Tarik Ulur Kenaikan Tarif Penyeberangan

Vania Halim, Jurnalis · Senin 17 Februari 2020 09:27 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 16 320 2169319 fakta-di-balik-tarik-ulur-kenaikan-tarif-penyeberangan-zBANL3eSym.jpg Tarif Penyeberangan Orang Dinilai Terlalu Rendah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) buka suara terkait kisruh tarif penyeberangan yang terjadi dalam beberapa waktu lalu. Masalah ini memanas usai Gabungan Pengusaha Penyeberangan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) ancam mogok beroperasi.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan kisruh mengenai tarif diharapkan bisa segera terselesaikan. Sehingga seluruh aksi ekstrem seperti penghentian operasi tidak akan terjadi.

Okezone pun telah mengumpulkan fakta menarik soal tarif penyeberangan yang akan diformulasi ulang hingga dianggap terlalu murah, Senin (17/2/2020):

1. ASDP Indonesia Ferry Koordinasi dengan Kemenhub

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk segera memberlakukan tarif baru penyeberangan. Pasalnya wacana tarif baru untuk penyeberangan ini sudah diwacanakan sejak tahun lalu.

"Mengenai tarif, kami melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan," ucap Ira.

2. Pelayanan pada Transportasi Penyeberangan

Ira berharap agar tarif baru ini bisa segera diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada transportasi penyeberangan antar pulau.

Saat ini dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sekitar Rp15.000 per orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak tarif dari Bakauheni menuju Merak untuk anak anak sekitar Rp8.000 per orang.

"Kalau ASDP kami anak pemerintah fungsi pelayanan harus diutamakan. Saya berharap segera lah," ucap Ira.

3. Pemerintah Dengar Masukan Pengusaha

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi tentang tarif penyeberangan. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga para pemilik kapal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).

Staf Khusus bidang Hukum Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Lambok Nahattands mengatakan, dalam rapat kali ini adalah untuk memberikan masukan kepada Menteri Perhubungan terkait tarif penyeberangan yang baru. Mengingat, Kementerian Perhubungan berada di bawah dari pengawasan Menko Luhut.

"Bukannya memang harus seperti itu meminta pertimbangan dari Menko yang mengkoordinasikan (Menhub)," ujar Lambok.

4. Pemerintah Mencari Formula yang Tepat

Staf Khusus bidang Hukum Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Lambok Nahattands menyebutkan pemerintah mencari formula yang tepat untuk tarif baru penyeberangan. Nantinya skema tersebut akan diputuskan oleh Menteri Perhubungan apakah akan dipakai atau tidak.

"Nanti Menteri Perhubungan yang menetapkan. Mereka itu kan ada usul kemudian Menteri Perhubungan minta pertimbangan dari Kemaritiman dan Investasi seperti itu saja. Itu kan hanya mekanisme biasa itu," kata Lambok.

5. Diputuskan lewat Intruksi Presiden

Staf Khusus bidang Hukum Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Lambok Nahattands menerangkan tarif baru penyeberangan ini akan diputuskan lewat Instruksi Presiden (Inpres). Hanya saja, dirinya belum mengetahui kapan tarif baru tersebut akan diputuskan.

"Ada Inpres soalnya itu, itu hanya meminta pertimbangan setuju kah enggak dengan itu dibahas nanti," ucap Lambok.

6. Tarif Penyeberangan Orang Terlalu Rendah

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah untuk menaikan tarif penyeberangan orang. Sebab, tarif yang berlaku saat ini dinilai masih terlalu rendah.

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, saat ini tarif penyeberangan yang berlaku terlalu kecil. Sebagai salah satu contohnya, tarif untuk penyeberangan dengan rute Ketapang-Gilimanuk sekitar Rp6.500 per orang.

Angka tersebut dipotong berbagai biaya lainnya seperti asuransi hingga pajak untuk daerah. Artinya pendapatan bersih yang didapatkan oleh para pengusaha hanya sekitar Rp2.900 per penumpang.

"Rp6.500 yang dibayar. Yang kami terima Rp2.900 sisanya ke pelabuhan Jasaraharja, Pemerintah Kabupaten, macam-macam,"ujarnya.

7. Beban dari Pengusaha Semakin Tinggi

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut tarif penyebrangan saat ini berada di bawah dari standar internasional. Oleh karena itu, para pengusaha angkutan penyebrangan ini meminta kenaikan tarif kepada pemerintah.

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, sejak 2017, belum ada penyesuaian tarif penyebrangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan regulasi yang berbelit karena dalam urusan penetapan tarif ini.

"Karena kami harus memenuhi prosedur yang berbelit sampai 3 Kementerian akhirnya kami dari 2017 sampai sekarang belum menikmati penyesuaian tarif," ujarnya.

Sementara beban dari para pengusaha ini juga semakin tinggi untuk operasionalnya. Salah satu beban yang harus ditanggung adalah untuk membayar upah karyawannya.

8. Pendapatan Tidak Seimbang antara yang Dikeluarkan dan Didapat

Setiap tahun, ada kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan dengan angka inflasi daerahnya masing-masing. Dengan kenaikan ini UMR, maka secara automatis, penghasilan atau gaji dari para pegawainya juga harus ada penyesuaian.

Sedangkan pendapatan yang didapat oleh para pengusaha juga dalam sekali nyebrang sangat kecil sekali. Misalnya saja rute penyebrangan Ketapang-Gilimanuk tarifnya adalah Rp6.500 per penumpang.

Dari tarif itu, tidak semuanya masuk ke dalam kantong perusahaan kapal sebab harus dipotong untuk biaya asuransi hingga pajak daerah. Sehingga yang didapatkan oleh perusahaan hanya sekitar Rp2.900 per penumpang.

Menurut Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menerangkan dengan pendapatan sebesar itu tidak seimbang antara uang yang harus dikeluarkan dengan yang didapat. Apalagi, angka UMR di Jawa Timur juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

9. Penumpang Setuju Asalkan Masih di Bawah Rp50.000

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menegaskan pihaknya juga sudah melakukan survey kepada beberapa penumpang tentang wacana kenaikan tarif ini. Dari 10 orang yang disurvey, 9 orang setuju asalkan kenaikannya masih di bawah Rp50.000

"Saya tidak pernah menemukan jawaban di bawah Rp50.000. Pasti dari 10 orang , 9 orang menjawab tidak kurang dari Rp50.000. Artinya kemampuan membayar dan kemampuan untuk membayar sudah sampai di sana sebenarnya," jelasnya.

10. Pengusaha Minta Disubsidi jika Tarif Penyeberangan Tidak Naik

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memberikan masukan kepada pemerintah agar tarif penyeberangan tidak naik terlalu tinggi. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi

Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, skema subsidi sangat cocok jika pemerintah tetap kekeuh tidak ingin menaikkan tarif penyeberangan. Hal tersebut juga sudah dilakukan pada transportasi darat seperti Trans Jakarta yang mana saat ini tarifnya flat sebesar Rp3.500.

"Transjakarta saja disubsidi pemerintah itu Rp3.500. Kami Jawa Bali Rp2.900. Ini kalah sama pelabuhan. Mestinya kalau pemerintah enggak mau naikin tarif ya disubsidi," ujarnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini