Kebijakan Pro-Bisnis, Ini Deretan Stimulus Pelaku Industri Manufaktur di Tengah Corona

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 28 Juni 2020 19:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 28 320 2237626 kebijakan-pro-bisnis-ini-deretan-stimulus-pelaku-industri-manufaktur-di-tengah-corona-tAKwFYUGUB.jpg Menperin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Guna menggeliatkan kembali sektor industri, pemerintah semakin berusaha keras dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang probisnis. Secara paralel, pemerintah juga memberikan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri manufaktur maupun calon investor baru.

“Kami memberikan stimulus untuk industri yang terkena dampak pandemi dalam bentuk relaksasi pajak impor, pajak penghasilan, restitusi pajak pertambahan nilai, serta tunjangan pajak penghasilan untuk masing-masing perusahaan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Baca Juga: Menperin Sebut Kondisi Industri RI Mirip dengan India

Selain itu, pemerintah menawarkan fasilitas pajak potongan super hingga 300% untuk perusahaan yang mengembangkan kegiatan litbang dan mendapat potongan pajak hingga 200% bagi perusahaan yang terlibat dalam pengembangan pendidikan vokasi. Menperin optimistis, beragam stimulus tersebut akan mengerek ekonomi nasional secara bertahap dan diharapkan mulai pulih pada kuartal ketiga tahun ini.

“Implementasi kebijakan fiskal dan nonfiskal itu untuk membantu aliran dana (cash flow) perusahaan, termasuk super deductible tax bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang R&D dan pelatihan vokasi,” tuturnya.

Baca Juga: Menperin Minta Industri yang Beroperasi Laporkan Aktivitas 

Dalam menjaga sektor industri agar mampu melakukan rebound, Kemenperin telah mengusulkan berbagai stimulus tambahan, di antaranya pengurangan biaya energi listrik dan gas agar lebih proporsional, mengusulkan fleksibilitas dalam pembiayaan bagi industri manufaktur, serta mendorong substitusi impor. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini