JAKARTA – Perang Rusia-Ukraina memicu sanksi dari banyak negara terhadap ekonomi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pun merespons semakin banyaknya sanksi yang dihujani negara-negara barat.
Untuk 'membalas dendam', dirinya membentuk tim kerja berisi ahli untuk mengatur transaksi dengan negara-negara 'yang tidak bersahabat'.
Dikutip dari Reuters, Selasa (10/5/2022), Putin menegaskan negara-negara tersebut diharuskan membayar pembelian bahan bakar dari Rusia dengan mata uang rubel melalui pembukaan rekening Gazprombank.
Negara-negara seperti Polandia dan Bulgaria, yang tidak mematuhi aturan itu, transaksinya akan dihentikan. Demikian pula dengan negara lain yang melakukan langkah serupa.
"Tim kerja akan membentuk infrastruktur untuk pembayaran internasional menggunakan rubel," demikian perintah Putin.
Secara keseluruhan, tidak hanya peraturan untuk negara-negara 'tidak bersahabat', tim kerja ini akan membentuk peraturan transaksi bagi negara-negara mitra dagang Rusia, seperti China dan India. Namun, belum dijelaskan dengan detail bagaimana mekanismenya.
Yang jelas, sistemnya akan mengharuskan negara pembeli menggunakan rubel.
Tim kerja ini dipimpin oleh Penasihat Presiden Rusia Maxim Oreshkin dan pejabat tinggi seperti Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina. Langkah ini ditargetkan dapat mengurangi risiko pembekuan hampir setengah dari cadangan devisa Rusia senilai USD640 miliar.
Sebelumnya, negara-negara barat telah menghujani sanksi ekonomi atas invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tersebut ialah Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan anggota Uni Eropa, yang dikategorikan Putin sebagai 'negara tidak bersahabat'.
