Luhut Tantang Ahli IT Indonesia Bereskan 27 Ribu Aplikasi Pemerintah, Bisa?

Mantan Menko Polhukam itu menyebut ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp1.600 triliun yang sekitar 90 persennya masih dipasok melalui impor. Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.

"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tegasnya.

Dalam catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78% dari komitmen Rp1.001,26 triliun.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95% dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.

Luhut menegaskan efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.

"Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6% itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia," tutup Luhut Pandjaitan.

(Taufik Fajar)