Menko Luhut: OTT KPK Enggak Bagus, Pencegahan Lebih Baik
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dsn Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ketidaksetujuan terhadap adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebenarnya OTT yang dilakukan KPK perlu saja, namun ada baiknya dilakukan pencegahan. Hal itu bisa dilakukan dengan digitalisasi.
Adapun, kata Luhut, belakangan ini sudah tidak ada lagi kasus Kepala Daerah yang terkena kasus operasi tangkap tangan.
"Kalau temen amatin ada gak Kepala Daerah yang OTT gak? kan tidak ada. Dulu orang marah kepada saya Pak Luhut gak setuju dengan OTT. Itu bukan setuju gak setuju, kalau gak perlu OTT kenapa harus OTT," kata Luhut saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional Ikatan Alumni SMA Xaverius 1 Palembang (IKAXA) di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Menurutnya, pada dasarnya manusia memiliki 3 sifat jahat dalam dirinya oleh karenanya ada agama dan perundang-undangan. Namun itu saja tidak cukup oleh karenya perlu adanya digitalisasi.
Adapun saat ini di e-katalog sudah ada Rp1.600 triliun pengadaan barang dan jasa. Jadi orang sudah tidak bisa lagi main-main.
"Kita bikin digitalsiai biar orangg gak bica curi, dengan govermen procuremnet ini dia deal dengan mesin. Jadi gak pelru ada tender sehingga bisa tumbuh ini sekarang," katanya.
Sebelumnya, Luhut juga sempat beberapa kali menyinggung tentang tidak pentingnya membanggakan banyaknya kasus ott yang dilakukan oleh KPK.
Menurutnya, masyarakat seharusnya melihat lebih dalam lagi terkait berkurangnya jumlah OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau OTT-nya enggak ada lebih bagus, tapi pencegahannya lebih baik," kata Luhut seusai menghadiri Bincang Stranas KPK di Gedung Juang KPK Merah Putih Jalan Kuningan Persada K.4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
(Feby Novalius)
