7 Usulan Ombudsman untuk Turunkan Harga Beras

Ombudsman berpendapat bahwa hal tersebut telah menyebabkan iklim usaha menjadi buruk, kondisi tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang didalamnya mengatur mengenai perizinan industri penggilingan padi dan penyosohan beras (masuk dalam kode KBLI 10631) terbagi ke dalam 3 bagian sesuai dengan masing-masing parameter risiko.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengatur kerjasama antara Penggilingan kecil dengan Penggilangan Besar dalam penyerapan dan penggilingan padi dari Petani, sehingga pada akhirnya diharapkan terwujudnya iklim usaha yang sehat.

5. Percepatan Importasi Beras

Perum BULOG untuk melakukan percepatan pemasukan importasi beras dari berbagai negara guna kepentingan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tata Kelola Importasi agar tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

6. Operasi Pasar (SPHP) kepada Konsumen Langsung

Perum Bulog dalam melakukan SPHP/ Operasi Pasar agar dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen, tidak perlu melalui PIBC. Ombudsman berpendapat bahwa penyaluran beras SPHP secara langsung kepada konsumen akan dapat memangkas waktu menjadi lebih cepat dan harga menjadi lebih murah.

7. Mengedepankan asas Ultimum Remidium dalam Pengawasan Tata Niaga Beras

Pemerintah dan Aparat Penegah Hukum (APH) agar mengedepankan asas Ultimum Remidium dalam Pengawasan Tata Niaga Beras. Ombudsman berpendapat bahwa pendekatan penegakan hukum pidana di awal dikhawatirkan dapat membuat pasokan beras malah semakin langka di Pasar, karena Pelaku Usaha takut dalam melakukan penyaluran beras.

(Feby Novalius)