Dipakai Suntik Mati PLTU, APBN Masih Sehat?
JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan APBN tetap sehat meskipun dipakai untuk suntuk mati PLTU. Kemenkeu menyatakan telah mendapatkan pendanaan campuran atau blanded finance untuk membuat program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau early retirement menjadi lebih terjangkau.
"Karena kita prinsipnya adalah adil dan terjangkau. Jadi kalau kita bicara transisi energi itu kita lakukan betul tapi kita mau secara adil dan terjangkau," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu ketika ditemui di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Febrio menuturkan, yang dimaksud adil artinya harus ada antisipasi global. Sebab menurutnya, dalam pengurangan emisi maka bukan hanya demi Indonesia saja namun juga untuk global.
"Tapi di sisi lain, untuk yang early retirement itu kita siapin yang lebih besar lagi. Kita siapin untuk arah transisi energi ke depan, jadi kita berharap akan ada lebih banyak lagi pertumbuhan pembangkit yang sifat renewbel jadi itu yang akan kita dorong ke depan," paparnya.
Febrio pun menekankan bahwa tidak semua suntik mati PLTU ini menggunakan APBN. Hal itu lantaran diakuinya, pemerintah Indonesia ingin berbagi beban dengan global karena itu tujuannya untuk pengurangan emisi.
"Nah ini kenapa kita bicara tentang blanded finance itu yang membuat pembiayaan untuk membiayai proyek transisi energi itu harus terjangkau sehingga APBN tidak akan tertekan. Ini dalam konteks kita terus menjaga APBN tetap sehat walaupun kita melakukan transisi energi," tegasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa dengan melakukan transisi energi berarti kesempatan Indonesia untuk melakukan green industri karena ada pertumbuhan ekonomi yang akan dihasilkan dari green industri tersebut.
Kendati demikian, Febrio tidak merincikan secara spesifik persentase masing-masing dana APBN dan global untuk proyek ini. Sebab menurutnya hal itu tergantung pada transaksinya masing-masing.
"Akan tetapi yang akan kita lihat ini sekarang justru pembangkit yang bukan pembangkit PLN artinya business to business. Artinya peran fiskalnya justru tidak ada," urainya.
Jadi, lanjutnya, perjanjian antara b2b PLTU milik swasta adalah dengan PLN.
"Kita lihat sebagai b2b ini adalah contoh transaksi yang peran pemerintahnya justru sangat minimal jadi langsung antara PLTU tersebut b2b dengan PLN," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
