Bansos Beras 10 Kg Dipolitisasi, Bulog: Ini Jadi Perhatian Khusus
JAKARTA - Perum Bulog memastikan bantuan sosial (bansos) 10 kilogram (kg) bebas kepentingan apapun, termasuk politik menjelang pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada 14 Februari 2024.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku, bantuan pangan yang disalurkan pihaknya saat ini kerap kali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Kami mengamati bahwa bantuan pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah pemilihan umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog,” ujar Bayu, Kamis (1/2/2024).
Dia mencatat, Bulog konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran bansos sesuai ketentuan, sehingga tujuan program untuk membantu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sekaligus, sebagai cara otoritas mengurangi tekanan gejolak harga pangan karena dampak El Nino.
Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan pelaksanaan bantuan pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun.
Dirinya menekankan pelaksanan bansos beras yang telah berjalan dari tahun lalu itu akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Pelaksanaan bantuan pangan yang ditugaskan oleh Presiden ke kami dan Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Januari, Februari dan Maret ini misalnya dikatakan karena menjelang pemilu,” papar dia.
“Tidak, tidak begitu. Bahkan Bantuan Pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan, dan ini akan terus dikerjakan mengingat saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM ini sangat membutuhkan,” lanjut Arief.
