Luhut Ungkap Peluang Pertalite Bakal Diganti Bioetanol
JAKARTA - Pemerintah mengkaji kemungkinan produk Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertalite diganti bauran Bioetanol.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kala merespon pertanyaan media terkait kepastian pengembangan Bioetanol untuk mengganti Pertalite dan Pertamax.
Diakui Luhut, rencana pencampuran bioetanol ini menjadi penting di tengah upaya pemerintah untuk mengurangi polusi di sejumlah kota besae, utamanya DKI Jakarta.
"Iya nanti kita lihat dulu, kita mau Bioetanol itu karena masalah polusi ini harus kita kendalikan paling cepat mengendalikan itu adalah tadi ethanol," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (3/5/2024).
Asal tahu saja, rencana pemerintah mengembangkan bioetanol ini juga sejalan dengan usulan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada tahun lalu yang meminta dukungan Komisi VII DPR RI lantaran 2024 pihaknya akan kembali merilis Pertamax Green 92 yang merupakan percampuran antara Pertalite dengan etanol sebanyak 7% sehingga Research Oktan Number akan naik dari yang semula 90 ke 92.
Luhut menambahkan, nantinya anggaran kompensasi atau subsidi yang semula digelontorkan untuk Pertalite itu akan dialihkan pada Pertamax Green 92.
"(Bioetanol) tetap subsidi, lagi kita hitung supaya nanti kita ini targetnya yang kita subsidi orang yang pantas di subsidi," tegas Luhut.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga telah buka suara mengenai wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang sempat mencuat pada akhir Agustus 2023 lalu.
Diakui Arifin, pihaknya tidak mempermasalahkan jika usulan itu direalisasikan asal Pertamina memang bisa menghasilkan produk BBM tanpa ada beban tambahan.
"Ya kalau memang bisa disediakan dengan tidak ada beban tambahan, boleh saja," jelasnya dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/1/2024) lalu.
(Feby Novalius)
