Ini Hasil Rapat Jokowi Bareng Sri Mulyani hingga Gubernur BI Cs Bahas Ekonomi RI
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas dinamika market hingga perkembangan pembahasan APBN dengan DPR.
KSSK terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Saya bersama dengan Pak Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS di dalam forum KSSK juga menyampaikan kepada bapak Presiden berbagai perkembangan terkini dinamika market juga dari sisi perkembangan pembahasan APBN kita dengan DPR. karena kita dalam penyusunan RAPBN 2025," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini baik dari sisi global itu menyangkut global politic dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di AS eropa dan RRT memiliki potensi pengaruh spill over ke perekonomian Indonesia.
"Dan itu akan kita pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi keputusan mengenai fedfund rate, yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga dan juga perkembangan di Eropa," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya juga melihat pergerakan nilai tukar dan yield yang pada saat ini yang sangat dipengaruhi faktor fundamental dengan posisi sangat kuat.
"Kalau kita lihat dari fundamental seperti indeks penjualan riil masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat mengalami pemulihan terutama pada Mei Juni ini," kata Sri Mulyani.
"Kemudian Mandiri spending index, confidence masyarakat, konsumsi semen, konsumsi listrik, PMI semuannya masih dalam relatif terjaga dan ini menjadi pondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di Q2 ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di Q1," tambahnya.
KSSK, kata Sri Mulyani, juga memantau stabilitasi sistem keuangan, baik dari perbankan maupun instituasi non bank, juga pergerakan dari kurs kemudian yeild surat berharga dan saham.
"Terkait hal ini dengan adanya policy di as yang subungnya tetap tinggi dan penurunan subung diperkirakan hanya akan terjadi sekali, maka kita juga melihat capital outflow yang terjadi akibat dari kebijakan tersebut, dan dampaknya ke perekonomian di dalam negeri," ungkapnya.
(Taufik Fajar)
