Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Swasembada Energi di Depan Mata

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |10:16 WIB
Swasembada Energi di Depan Mata
Swasembada Energi di Depan Mata (Foto: Dokumentasi Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Swasembada energi di depan mata. Kebijakan pemerintah menempatkan satu langkah di depan untuk mencapai swasembada energi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bangsa dan negara.

Salah satu dukungan untuk mencapai swasembada energi telah dilakukan PT Pertamina (Persero). Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis Pertamina mampu mendukung upaya Pemerintahan Prabowo Subianto guna mewujudkan swasembada energi.

Keyakinan Eddy, karena Pertamina memang menunjukkan performa dan berkomitmen menjaga ketahanan energi serta terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia.

“Swasembada energi, Saya punya optimisme terhadap Pertamina karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company,” ujar Eddy saat dihubungi di Jakarta.

Sebagai backbone dalam upaya mencapai target swasembada energi, kinerja Pertamina memang dinilai menggembirakan. Menurut Eddy, Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan Environmental, Social, and Governance (ESG). ”Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program Pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62% produksi migas merupakan produksi Pertamina,” lanjutnya.

Terkait swasembada energi, Eddy menjelaskan, bahwa dibutuhkan proses guna menuju target tersebut. Yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, jelas Eddy, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

”Misal, selama ini pasokan Elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi,” kata Eddy.

Setelah itu, imbuhnya, barulah menuju kemandirian energi. Kemandirian energi itu, antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi. ”Proses dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu jika kita kelola dan kembangkan bisa mengganti energi fosil yang sebagian besar kita impor. Jadi sambil kita melakukan transisi energi kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi,” urainya.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi. Termasuk di dalamnya, berbagai terobosan yang dilakukan Pertamina, seperti pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

”Betul. Itu semua masuk dalam upaya kemandirian energi dan menciptakan energi bersih,’ tegas Eddy.

Begitupun Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi.

Misal saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri. Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis. Dan, tidak hanya itu. Eddy menambahkan bahwa sebagai BUMN, Pertamina juga membutuhkan dukungan regulasi

”Regulasi juga harus diberikan, karena sebagai perusahaan bidang migas, Pertamina memang harus didahulukan. Misalnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut,” kata Eddy.

Pemanfaatan Biodiesel

Kementerian ESDM terus berupaya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar, menjadi tonggak penting dalam transisi energi di Indonesia. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapkan bahwa realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," kata Agus ditemui di Jakarta.

Adapun berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

 

Fokus Pertamina Dukung Swasembada Energi

PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada energi dalam 4 -5 tahun mendatang.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan dalam mendukung target swasembada energi, Pertamina terus berkomitmen menjaga ketahanan energi dengan mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting, serta meningkatkan bisnis rendah karbon yang lebih ramah lingkungan.

Dikatakan Fadjar, saat ini perseroan juga tengah mengembangkan empat terobosan dalam bisnis rendah karbon, meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS). Terobosan tersebut merupakan komitmen Perusahaan dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat.

"Terobosan ini akan memperkuat swasembada energi, sekaligus memberikan dampak dalam penurunan emisi karbon, diversifikasi portofolio bisnis yang akan membuka peluang bisnis baru di masa depan," ujar Fadjar.

Pertamina berhasil mengembangkan energi biofuel sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan campuran bahan nabati. Pertamina telah berhasil memproduksi dan memanfaatkan biodiesel B35.

Selain B35, Pertamina juga mengembangan Pertamax Green dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) bahan bakar pesawat terbang dengan campuran bahan nabati. "Biofuel yang telah dijalankan Pertamina berdampak pada pengurangan emisi, sehingga memiliki nilai tambah positif bagi masyarakat. Pada tahun 2023, penerapan B35 mampu menurunkan emisi CO2 hingga 32,7 juta ton," jelasnya.

Dalam pengembangan Geothermal, lanjut Fadjar, saat ini Pertamina mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Pertamina memiliki potensi cadangan panas bumi yang siap dikembangkan.

Sementara itu, Fadjar menambahkan, dalam pengembangan Petrochemical, Pertamina menargetkan produksi sebesar 3,2 juta ton di tahun 2025, dari saat ini sebesar 1,9 juta ton per tahun. Untuk pengembangan bisnis ini, Pertamina terbuka untuk menjalin kemitraan dengan berbagai institusi dari dalam dan luar negeri.

Dari bisnis hulu migas, Pertamina juga akan berkontribusi pada pengurangan emisi melalui pengembangan CCS/CCUS. Pengembangan CCS/CCUS secara akumulatif berpotensi mengurangi emisi hingga 1,5 juta tahun 2029. Proyek pengembangan yang sudah dilakukan antara lain di Field Sukowati, Field Jatibarang, dan Field Ramba.

Selain mengembangkan proyek, Pertamina juga melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan energi hijau yang berdampak pada swasembada energi melalui Program “Desa Energi Berdikari”. Hingga saat ini, jumlahnya telah mencapai 85 desa binaan di seluruh Indonesia. Berbagai terobosan Pertamina dalam mencapai target swasembada energi dan dekarbonisasi berhasil menurunkan emisi di atas target.

Realisasi reduksi emisi scope 1 & 2 Pertamina mencapai 124% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pertamina berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,13 juta ton C02e dari target 910 ribu ton C02e. Keberhasilan dalam dekarbonisasi menjadikan Pertamina menduduki peringkat pertama dalam ranking ESG di dunia berdasarkan Sustainablytics, pada subsektor Minyak dan Gas Terintegrasi dari 61 perusahaan dunia.

"Dengan dukungan stakeholder, Pertamina optimistis bisa mendukung program pemerintah swasembada energi sekaligus mencapai NZE sesuai target nasional," katanya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahan beliau. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya.

Bahlil mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," pungkas Bahlil.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement