Blokir Anggaran Dibuka hingga Rp129 Triliun, Sesuai Arahan Prabowo
JAKARTA - Pemerintah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran 99 kementerian/lembaga (K/L) seiring berakhirnya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025, dengan nilai realisasi sebesar Rp129 triliun.
“Kami sudah membuka blokir. Kalau angkanya sebesar Rp129 triliun sampai saat ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, penyaluran anggaran yang dicadangkan diprioritaskan untuk kementerian/lembaga (K/L) yang baru terbentuk pada kabinet kali ini. Anggaran utamanya difokuskan untuk belanja pegawai dan operasional.
Di samping itu, anggaran juga disalurkan untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur.
“Kami mendukung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Luky.
Seperti diketahui, pelaksanaan program efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres mengarahkan agar anggaran K/L diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.
