Rupiah Dipatok Rp16.500-Rp16.900 per USD, Sri Mulyani Antisipasi Gejolak
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan pemerintah terkait asumsi nilai tukar rupiah, inflasi, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Pernyataan ini disampaikan dalam merespons masukan dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.
Terkait nilai tukar rupiah, Sri Mulyani menghargai masukan dari fraksi Gerindra dan PKB. Fraksi Gerindra mengusulkan rentang Rp16.200 hingga Rp16.500 per Dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap risiko global dan tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat.
Sementara itu, Fraksi PKB berpendapat untuk mempersempit rentang pada Rp16.300 hingga Rp16.700 per Dolar AS.
"Pemerintah menyampaikan rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 memberikan antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (1/7/2025).
1. Perkuat Koordinasi
Dia menegaskan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.
"Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar," ungkap Sri Mulyani.
2. Asumsi Inflasi
Mengenai asumsi inflasi, Sri Mulyani mencatat masukan dari fraksi Gerindra dan PKB yang mengusulkan rentang inflasi 2 hingga 4 persen, di atas target pemerintah yang sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.
Fraksi Gerindra berpendapat perlunya memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, sedangkan Fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.
Menkeu menjelaskan bahwa dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 persen, pemerintah berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Rentang target tersebut ditetapkan dengan tiga pertimbangan utama: menjaga ekspektasi harga tetap terjangkar dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global; melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, mengingat inflasi yang tinggi jelas akan menggerus daya beli rakyat; serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik. Pemerintah tetap bersikap antisipatif untuk menjaga ruang fleksibilitas.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah telah berjalan sangat baik dan akan terus ditingkatkan. Langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas, termasuk menghadapi faktor ketidakpastian seperti perubahan iklim, akan terus dijaga.
3. Strategi SBN
Dalam strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah akan terus berhati-hati dan fleksibel untuk menjaga yield atau imbal hasil SBN agar tetap terkendali. Imbal hasil SBN 10 tahun ditargetkan akan tetap berada pada rentang 6,6 persen hingga 7,2 persen.
Pemerintah juga menghargai pandangan Fraksi Golkar yang mengusulkan agar yield SBN dapat diupayakan di bawah level 6,6 persen.
Di tengah ketidakpastian global, SBN Indonesia tetap menjadi instrumen yang diminati investor. Investor global mencatat pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.
Imbal hasil SBN 10 tahun sendiri telah menunjukkan tren penurunan dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen pada 26 Juni. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif.
(Taufik Fajar)
