RI Kembangkan Sistem Pembayaran, Switching BUMN Jadi Kedaulatan Ekonomi Digital
Pemanfaatan data transaksi sebagai landasan kebijakan publik dan fiskal terus meningkat, sehingga elemen keamanan, transparansi, dan akurasi menjadi prioritas utama dalam sistem pembayaran nasional. Arianto menekankan bahwa menjaga integritas sistem switching merupakan bagian penting dalam mendukung agenda strategis nasional.
Di sektor ritel, misalnya, QRIS terus memperkuat perannya sebagai kanal pembayaran yang sangat dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Bank Indonesia mencatat, hingga Kuartal II 2025, nominal transaksi QRIS mencapai Rp317 triliun atau tumbuh 121% secara tahunan (YoY). Tingginya adopsi tersebut juga tercermin dari lonjakan volume transaksi QRIS yang meningkat hingga 148,50% (YoY), menjadikannya salah satu sumber data transaksi paling representatif dan andal dalam mendorong kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
Kepatuhan terhadap regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (SPBE) dan Undang-Undang Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi landasan utama.
"Koordinasi erat dengan regulator dan implementasi prinsip data sovereignty menjadi kunci agar sistem switching benar-benar mendukung agenda fiskal dan kebijakan ekonomi digital nasional secara berkelanjutan," pungkas Arianto.
(Dani Jumadil Akhir)
