Prabowo Perintahkan Tanah Tak Berizin Dikelola Negara Jadi Lahan Pertanian
JAKARTA - Lahan-lahan yang tidak berizin akan dikelola negara menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang pada Rabu 20 Agustus 2025.
“Pada rapat pertama bersama para Dirut BUMN bidang pertanian dan perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.
Di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) yang diikuti oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta direktur utama (dirut) BUMN-BUMN bidang perkebunan dan pertanian.
Seskab menjelaskan rapat terbatas terkait tata kelola lahan-lahan pertanian dan perkebunan itu merupakan rapat pertama dari tiga rangkaian rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.
"Lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” kata Seskab Teddy.
Namun, Seskab Teddy tidak dapat membagikan isi detail rapat, karena rapat terbatas itu sifatnya tertutup.
Dalam sesi rapat itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selanjutnya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pada rapat kedua bersama para Dirut BUMN bidang pertambangan membahas izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah dan jenis tambang lainnya.
“Pada rapat ketiga bersama para Menteri terbatas membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” tulisnya.
Sekadar informasi, pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan merupakan bagian dari strategi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan.
Presiden Prabowo, dalam Pidato Kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 2025, menyatakan pemerintah dalam 10 bulan terakhir telah menjalankan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk menggenjot produksi pangan nasional.
"Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya itu.
Presiden Prabowo menjelaskan pencapaian itu di antaranya karena program-program ketahanan pangan pemerintah yang berjalan selama kurang lebih 10 bulan terakhir. Hasilnya, Presiden mengumumkan Indonesia saat ini surplus produksi beras, dan stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.
"Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain," kata Presiden Prabowo dilansir Antara.
Tidak hanya ekstensifikasi lahan pertanian, Presiden melanjutkan, pemerintah juga melakukan intensifikasi, di antaranya dengan mendorong produksi pangan di desa-desa, memotong birokrasi penyaluran pupuk hingga pupuk langsung diterima oleh petani, dan pemerintah juga menyalurkan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani.
"Kami juga tingkatkan harga harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti," ujar Presiden.
(Dani Jumadil Akhir)
