Buruh Demo 28 Agustus 2025 di Gedung DPR dan Istana, Minta UMP Naik hingga Hapus Outsourcing
JAKARTA - Puluhan ribu buruh akan demo pada Kamis 28 Agustus 2025. Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Puluhan ribu buruh ini dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa aksi ini merupakan momen strategis bagi kaum pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara nasional.
"Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan," kata Said yang juga Ketua Partai Buruh di Jakarta.
Di Jakarta, aksi diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh yang berkumpul di beberapa titik, termasuk di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan. Kehadiran massa dalam jumlah besar ini menunjukkan tekad kuat para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan secara konkret.
Secara nasional, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga 75 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah. Aksi serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Daftar Tuntuan Buruh saat Demo 28 Agustus 2025:
1. Kenaikan upah minimum
Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.
2. Penghapusan outsourcing
Buruh menolak praktik outsourcing untuk pekerjaan inti. Mereka mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 dan menegaskan bahwa sistem outsourcing hanya boleh diterapkan pada pekerjaan penunjang seperti keamanan.
3. Pembentukan satgas pencegahan PHK
Pemerintah diminta membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Demikian dilansir Antara.
4. Reformasi pajak perburuhan
- Menetapkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi buruh sebesar Rp7,5 juta per bulan.
- Menghapus pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- Menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan yang telah menikah.
5. Legislasi Pro-pekerja
- Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
- Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
- Menuntut revisi RUU Pemilu untuk memperbaiki sistem Pemilu 2029.
Dengan demikian, rencana aksi besar-besaran buruh ini menjadi momentum penting bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Aksi ini diharapkan berlangsung damai sekaligus mampu mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi nasional.
(Dani Jumadil Akhir)
