Anggaran Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Anung Fokus ke Proyek Prioritas di 2026
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memangkas sejumlah anggaran, salah satunya perjalanan dinas hingga belanja bukan prioritas. Pemangkasan ini dilakukan karena dana transfer pemerintah pusat ke daerah dipangkas hampir Rp15 triliun.
Keputusan tersebut membuat APBD DKI Jakarta 2026 menjadi Rp79,09 triliun dari yang seharusnya Rp95,35 triliun.
"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," tambahnya.
Pramono menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap melanjutkan proyek-proyek yang telah berjalan, salah satunya interconnection Dukuh Atas terutama yang tidak menggunakan APBD.
"Jadi ada beberapa program yang dulunya akan ada yang dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Tetapi, dengan kondisi seperti ini kami mendorong agar BUMD ataupun siapapun yang akan bangun, contohnya misalnya interconnection di Dukuh Atas, hub Dukuh Atas, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kami, dari saya, maupun dari Kementerian Perhubungan tetap akan dibangun, tetapi mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya," ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan creative financing dengan partner kerja sama, mitra strategis dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).
"Saya lakukan adalah melakukan creative financing. Sehingga dan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner kerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan. Dan mudah-mudahan dengan pengaturan ini pembangunan di Jakarta masih tetap seperti yang diharapkan," ungkapnya.
Sebagai informasi, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Sedangkan rancangan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun 2025.
(Feby Novalius)
