Pedagang Thrifting Curhat ke DPR: Minta Legalisasi Bisnis dan Keberatan Disebut Bunuh UMKM
JAKARTA - Sejumlah pedagang thrifting mendatangi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (19/11/2025). Para pedagang menyampaikan keluhan terkait larangan produk thrifting dari pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan pedagang, Rifai Silalahi, mengharapkan solusi dari DPR untuk keberlangsungan usaha thrifting di Indonesia, termasuk kemungkinan legalisasi produk tersebut.
"Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting bisa dilegalkan," kata Rifai.
Pedagang thrifting di Pasar Senen berharap keputusan serupa dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Rifai menambahkan, hampir 7,5 juta orang terlibat dalam usaha thrifting.
"Kalau pemerintah memberantas thrifting dari hulunya, otomatis akan mematikan lebih dari 7,5 juta orang. Jadi kami berharap ada solusi untuk dilegalkan," ujarnya.
Jika pemerintah enggan melegalkan, Rifai mengusulkan adanya larangan terbatas (Latas) terhadap produk bekas yang masuk ke Indonesia.
"Produk lain juga dibatasi impornya dengan kuota, bukan dimatikan. Jadi solusi yang kami harapkan adalah dilegalkan, atau setidaknya diberi kuota melalui larangan terbatas. Itu harapan utama dari thrifting," pungkasnya.
Thrifting Dianggap Tidak Membunuh UMKM
Para pedagang juga menolak anggapan bahwa usaha thrifting membunuh UMKM. Rifai menegaskan, thrifting termasuk bagian dari pelaku UMKM dan justru tidak merusak usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Sebenarnya bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi pakaian impor dari China yang menguasai hampir 80 persen pangsa pasar di Indonesia," jelas Rifai.
Rifai menambahkan, dia telah berdiskusi dengan para pelaku UMKM terkait keberadaan thrifting, dan tidak ada yang menyatakan keberatan.
"Jadi kami keberatan jika thrifting dijadikan alasan sebagai pembunuh UMKM," tutupnya.
(Feby Novalius)
