Berantas Mafia Migas di RI, Perlu Dukungan DPR
JAKARTA - Pemberantasan mafia migas dinilai sangat penting dan mendesak. Apalagi di tengah upaya mewujudkan swasembada energi sebagaimana Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
”Dukungan politik DPR sangat dibutuhkan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, menurut Sofyano, DPR harus berani memberikan dukungan politik. Melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada Pemerintah agar segera menangani dengan serius.
Ketika kasus belum dibuka, misalnya, dukungan adalah dalam bentuk terus bersuara hingga praktik mafia migas tersebut bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH).
Sedangkan ketika kasus tersebut sudah dibongkar, DPR pun harus terus bersuara. Dalam hal ini, harus mendesak agar hukuman mafia migas tersebut bisa maksimal. ”Jangan sampai kasusnya didiamkan terus,” lanjut Sofyano yang juga pengamat migas.
Melalui dukungan politik tersebut, imbuh Sofyano, diharapkan pemberantasan mafia migas menjadi lebih efektif. ”Ya. Selain itu, tentu saja juga tergantung dari Pemerintah,” kata Sofyano.
Sebelumnya, pembahasan mengenai upaya pemberantasan mafia migas mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (19/11). Salah satu indikasi mafia migas, adalah pengondisian agar impor terus dilakukan.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VI DPR Mufti AN Anam bahkan meminta BUMN tersebut untuk berani melawan mafia migas. Termasuk menyampaikan kepada DPR.
“Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) jangan takut sama mafia. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Pak,” kata Mufti ketika itu.
(Dani Jumadil Akhir)
