Pengusaha Mulai Naikkan Harga Barang Imbas Rupiah Anjlok ke Rp17.600 per Dolar AS
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa mengatakan, sejumlah pengusaha mulai menaikkan harga jual barang imbas pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang menyentuh Rp17.600 per dolar AS dan konflik geopolitik di Timur Tengah.
Erwin mengatakan, kedua tekanan tersebut ikut memberikan andil yang tidak kecil terhadap biaya produksi, cash flow, hingga margin perusahaan. Kondisi tersebut utamanya terjadi bagi industri-industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku, komponen, mesin, maupun pembayaran kewajiban dalam dolar AS.
"Dalam kondisi seperti ini, sebagian pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap untuk menjaga keberlangsungan usaha," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Namun demikian, Erwin menyebutkan bahwa ruang untuk menaikkan harga juga tidak terlalu besar. Sebab pengusaha juga menimbang aspek daya beli masyarakat yang saat ini juga mengalami tekanan.
Dia menyebutkan beberapa sektor usaha yang terkena pukulan dampak paling dalam dari pelemahan nilai tukar dan ketegangan geopolitik hari ini adalah sektor manufaktur, makanan minuman, farmasi, tekstil, elektronik, otomotif, dan industri lain yang rantai pasoknya masih bergantung pada impor.
"Namun ruang untuk menaikkan harga juga tidak besar karena daya beli masyarakat masih menjadi perhatian. Karena itu banyak perusahaan saat ini lebih fokus melakukan efisiensi operasional, menekan biaya non-prioritas, melakukan hedging, serta meningkatkan penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi tekanan kurs," lanjut Erwin.
Erwin menambahkan, dukungan pemerintah menjadi sangat penting untuk melindungi dunia usaha dan tetap menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab ketika ada dua tekanan sekaligus, maka dampak terdekat yang diambil para pengusaha adalah menunda ekspansi. Kondisi ini membuat penciptaan lapangan kerja menjadi lebih rendah.
"Dukungan pemerintah menjadi sangat penting. Dunia usaha membutuhkan stabilitas nilai tukar, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, insentif untuk industri ekspor dan padat karya, biaya energi dan logistik yang kompetitif, dan akses pembiayaan yang tetap terjangkau," pungkasnya.
Pengusaha Tahan Ekspansi
Sementara itu, para pengusaha juga kompak menahan ekspansi terlebih dahulu saat Rupiah melemah dan kondisi yang belum mereda di Timur Tengah. Sebab kedua kondisi ini memberikan tekanan terhadap pendapatan para pengusaha.
Erwin Aksa mengatakan, kemungkinan para pengusaha akan menahan ekspansi setidaknya hingga semester II 2026. Jika kedua kondisi di atas menunjukkan tren pemulihan, maka dunia usaha kemungkinan baru mulai merencanakan langkah ekspansi.
"Kalau kondisi geopolitik dan volatilitas pasar mulai mereda pada semester II-2026, dunia usaha kemungkinan akan mulai kembali lebih percaya diri melakukan ekspansi secara bertahap. Terutama jika stabilitas Rupiah membaik, biaya logistik turun, dan daya beli domestik tetap terjaga," ujarnya.
Erwin mengatakan, saat ini dunia usaha masih cenderung dalam posisi wait and see sambil melihat perkembangan global, terutama terkait arah suku bunga AS, stabilitas nilai tukar, konflik Timur Tengah, harga energi, serta kondisi permintaan ekspor dunia.
"Jadi pelaku usaha belum sepenuhnya menghentikan ekspansi, tetapi lebih memilih menahan laju ekspansi agresif sampai ada kepastian kondisi global lebih stabil," tambahnya.
Dia berharap, dalam beberapa bulan kedepan Pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi makro, memperkuat kepastian regulasi, menjaga biaya energi dan logistik tetap kompetitif, serta memberikan stimulus bagi sektor padat karya dan industri berorientasi ekspor agar investasi dan penciptaan lapangan kerja bisa kembali bergerak lebih agresif.
"Secara umum dari komunikasi dengan pelaku usaha di berbagai sektor, memang terlihat kecenderungan dunia usaha menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam ekspansi. Terutama untuk industri yang sangat sensitif terhadap impor bahan baku, kurs, biaya energi, dan permintaan ekspor," kata Erwin.
Kesempatan berbeda, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam sempat mengatakan hampir 50 persen responden hasil survei dari kalangan pengusaha menyatakan tidak melakukan ekspansi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
Hasil survei juga menunjukan adanya keengganan dari pengusaha untuk melakukan serapan tenaga kerja. Ada sekitar 67 persen pengusaha menyatakan tidak minat untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.
"Hasil survei kita di Apindo, 50 persen perusahan tidak ada rencana untuk ekspansi dalam 5 tahun ke depan, ini jadi perhatian kita dan 67 persen perusahaan tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru," ujarnya dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan bersama Komisi I DPR RI, Selasa (14/4).
Azam mengatakan, salah satu alasan pengusaha enggan untuk melakukan ekspansi hingga melakukan rekrutmen baru karena masih membaca regulasi yang akan dibuat pemerintah. Pengusaha menilai regulasi yang berubah-ubah menciptakan ketidakpastian dunia usaha.
Dia memberikan salah satu contoh regulasi soal formula pengupahan yang kerap berubah. Padahal dunia usaha, menurut Bob Azam, perlu melakukan perencanaan jangka panjang karena punya cost yang lebih efisien ketimbang perencanaan jangka pendek.
"Kalau dari dunia usaha kita kesulitan sekali kalau setiap 2 tahun sekali regulasi berubah, padahal kami dunia usaha harus membuat kontrak semakin panjang semakin baik, semakin kita bisa menjamin tenaga kerja kita," lanjutnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
