Musim Kemarau Ancam Distribusi BBM, Pertamina Diminta Siapkan Antisipasi
JAKARTA - Pertamina Patra Niaga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi menghambat distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Indonesia yang masih mengandalkan transportasi sungai.
Pasalnya, penurunan debit air hingga pendangkalan sungai pada musim kemarau bukan sekadar persoalan alam, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan ketahanan energi apabila tidak diantisipasi secara serius.
“Musim kemarau tidak boleh sampai berubah menjadi krisis distribusi BBM. Di sejumlah daerah, sungai merupakan jalur utama pengangkutan BBM. Ketika debit air turun drastis, kapal tanker maupun ponton tidak dapat beroperasi secara normal sehingga distribusi BBM berpotensi terlambat dan pada akhirnya mengganggu pasokan di SPBU,” ujar Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, wilayah yang memiliki potensi terdampak cukup besar antara lain daerah-daerah yang dilayani melalui Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya di Kalimantan Barat menuju Sanggau, Sintang, Melawi, hingga Kapuas Hulu. Selain itu, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur yang melayani wilayah Mahakam Ulu, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Musi di Sumatera Selatan, serta sejumlah sungai di wilayah pedalaman Papua juga berpotensi mengalami kendala distribusi apabila musim kemarau berlangsung cukup panjang.
Menurut Sofyano, kondisi tersebut dapat menyebabkan kapal harus mengurangi muatan karena keterbatasan kedalaman alur pelayaran. Bahkan, pada titik tertentu kapal tidak dapat melintas sama sekali. Akibatnya, waktu distribusi menjadi lebih lama, biaya logistik meningkat, dan risiko kekurangan stok BBM di daerah terpencil semakin besar.
Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga tidak menunggu hingga gangguan distribusi benar-benar terjadi. Perusahaan harus menerapkan langkah mitigasi sejak awal musim kemarau melalui penguatan buffer stock di Fuel Terminal maupun SPBU yang berada di wilayah rawan.
Selain itu, Pertamina juga perlu melakukan pemantauan kondisi sungai secara berkala bekerja sama dengan BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan otoritas pelayaran sehingga perubahan debit air dapat diprediksi lebih dini.
“Pertamina juga harus menyiapkan jalur distribusi alternatif melalui transportasi darat apabila jalur sungai tidak lagi dapat dilalui, mengoperasikan kapal atau ponton dengan draft lebih rendah, serta memperkuat sistem pemantauan stok BBM secara digital agar setiap potensi kekurangan pasokan dapat segera direspons,” tegasnya.
Sofyano menambahkan, simulasi penanganan gangguan distribusi BBM di wilayah rawan juga perlu dilakukan secara berkala agar koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, dan pengelola SPBU dapat berjalan efektif ketika kondisi darurat terjadi.
“Ketahanan energi nasional bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan stok BBM, tetapi juga oleh kemampuan menyalurkannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, musim kemarau harus diperlakukan sebagai risiko logistik nasional yang wajib dimitigasi sejak dini agar masyarakat tetap memperoleh pasokan BBM secara aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
