Cerita Luhut soal Proses Awal Hilirisasi Nikel: Dulu Dicibir, Kini Diburu Investor
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang perjuangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi nikel. Menurutnya, kebijakan tersebut sempat mendapat banyak tekanan hingga Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Luhut mengatakan, pada masa awal penerapan larangan ekspor bijih nikel, pemerintah mendapat cibiran dari berbagai pihak. Bahkan, kebijakan tersebut mendapat tekanan dan gugatan di WTO.
"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," kata Luhut dalam acara peluncuran dan bedah buku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Menurut Luhut, berbagai tekanan tersebut tidak membuat pemerintah mengurungkan kebijakan hilirisasi. Sebaliknya, pemerintah terus mendorong pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.
Dia menilai perkembangan industri pengolahan nikel saat ini menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. "Namun sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan 'kami bisa'," ujarnya.
Luhut bahkan menyebut sejumlah pihak yang sebelumnya meragukan kebijakan hilirisasi kini justru mulai mendekati Indonesia untuk ikut berinvestasi.
"Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," kata Luhut.
Dia mengatakan dampak hilirisasi dapat dilihat dari perkembangan ekspor produk nikel dan turunannya yang meningkat berlipat ganda. Selain itu, kawasan industri seperti Morowali dan Halmahera Tengah kini menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia.
"Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit yang menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia," tuturnya.
Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa perjalanan hilirisasi belum selesai. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan manfaat hilirisasi dapat dirasakan lebih luas oleh daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Menurutnya, pengusaha nasional dan daerah juga harus didorong untuk naik kelas dan masuk lebih jauh dalam rantai nilai industri. Selain itu, penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia Indonesia serta penerapan standar lingkungan dan keselamatan kerja menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
"Manfaat hilirisasi harus lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional, pengusaha daerah harus naik kelas dalam rantai nilai. Teknologi harus dikuasai anak bangsa, standar lingkungan serta keselamatan tidak bisa ditawar," tegasnya.
Luhut menambahkan, tuntutan pasar global terhadap produk yang lebih ramah lingkungan juga semakin tinggi. Karena itu, menurutnya, penerapan standar lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian dari syarat daya saing industri Indonesia di pasar dunia.
"Pasar dunia semakin menuntut pasokan yang bersih, jadi ini bukan lagi pilihan, ini syarat daya saing," kata Luhut.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
