3 Juta Rumah Dikebut, Menteri Ara Gandeng Banyak Pengembang Termasuk Aguan
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui keterlibatan lebih dalam pemerintah daerah dan para pengembang nasional berskala besar.
Dalam pertemuan dengan pihak pengembang dan pemangku kepentingan terkait baru-baru ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti pembahasan mengenai percepatan Bedah Rumah, penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR perumahan, hingga rusun subsidi.
Maruarar menekankan bahwa keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Selain memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, pemerintah juga mendorong regenerasi pelaku usaha agar sektor perumahan semakin sehat dan berkelanjutan.
“Untuk Republik ini kita harus menciptakan pengembang-pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas, saya tidak ragu untuk itu,” ujar Maruarar, Minggu (23/8/2026).
Maruarar menyampaikan bahwa regenerasi pengembang mulai tumbuh dan akan terus didorong untuk mendukung percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat.
“Jadi sekarang sudah ada regenerasi pengembang perumahan, dan Desember kami akan melaksanakan akad massal 71.000 rumah di Jawa Timur,” imbuhnya.
Menurut Maruarar, terdapat pula perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang daerah. Pembahasan ini menjadi krusial untuk memberikan kepastian tata ruang sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.
Secara agregat nasional, progres verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53 persen, melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen dari luasan Lahan Baku Sawah (LBS).
Sebanyak 30 provinsi telah melampaui target pemenuhan usulan di atas 87 persen. Sementara itu, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada delapan provinsi yang masih perlu mempercepat pemenuhan target, yakni Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.
Kepastian tata ruang tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pengembangan perumahan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan administrasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang masih ditemui di lapangan.
Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), bersama para pengembang senior juga menyampaikan usulan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas sewa ruang mal dari 10 persen menjadi 5 persen sebagai salah satu masukan kebijakan untuk mendukung iklim usaha sektor properti.
Pengembangan hunian vertikal juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pemerintah mendorong skema pembiayaan Rusun Subsidi melalui KPR inden sebagai salah satu solusi untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh hunian vertikal yang layak di kawasan perkotaan.
Pertemuan juga membahas hibah lahan Meikarta yang menjadi salah satu terobosan strategis dalam kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mendukung penyediaan hunian dalam rangka menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Para pengembang senior memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan dan properti. Mereka menilai kebijakan yang mendorong keterjangkauan hunian dan menjaga daya beli masyarakat perlu terus dilanjutkan melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha.
Sementara itu, pengembang senior MS Hidayat menegaskan komitmen dunia usaha untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional.
“Seluruh aspek real estate dan properti telah menggunakan model yang update dan mengikuti aturan yang ada, jadi kita akan meneruskan program ini dan bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan program yang telah dicanangkan,” ujar MS Hidayat.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
